Moeldoko Persilakan Pihak yang Curiga Ikut Pantau "War Room" TKN

Kompas.com - 22/04/2019, 10:36 WIB
Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf Amin, Moeldoko KOMPAS.com/ACHMAD FAIZALWakil Ketua TKN Jokowi-Maruf Amin, Moeldoko

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Jenderal (Purn) Moeldoko menyatakan, pihaknya sengaja membuka war room untuk diliput media sebagai bentuk transparansi publik.

Hal tersebut sekaligus untuk meredakan ketegangan sebab masyarakat tengah digiring dengan isu hasil hitung cepat dan penghitungan rill Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah dimanipulasi.

"Saya pikir cara seperti ini memberikan pemahamam kepada publik, tak ada yang kami sembunyikan. Buka. Sehingga tidak ada yang bertanya-tanya. Kalau kami tutup semua tersembunyi, semua jadi tanda tanya. Tapi dengan seperti ini, ini cara kami redakan ketegangan," kata Moeldoko saat ditemui di War Room TKN di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Baca juga: TKN: Real Count BPN Sebagian Besar Ambil Data TPS yang Prabowo-Sandi Menang

Moeldoko menambahkan, pihaknya siap menerima siapa pun yang hendak menanyakan kejelasan war room dalam mengumpulkan data penghitungan suara.

Ia mengatakan, keberadaan war room yang transparan juga menjadi pendidikan politik dalam demokrasi yang mengajarkan adanya akuntabilitas publik.

"Lihat, enggak ada yang kami tutupi. Kalau ada tuduhan, datang ke sini. Siapa pun kami terima. Cara seperti itu manajemen akuntabel terbuka sehingga tak perlu ada nyinyir tentang penyimpangan," ujar dia.

"Jadi kami sangat terbuka karena kami ingin sebuah proses demokrasi ini kita warnai dengan baik, dengan kejujuran, dengan transparansi yang bisa dipertanggungjawabkan," lanjut mantan Panglima TNI itu.

Baca juga: Hasil Sementara Situng KPU Data 13,91 Persen: Jokowi-Maruf 54,89 Persen, Prabowo-Sandi 45,11 Persen

Hasil hitung cepat sejumlah lembaga menunjukkan kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Namun, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengklaim memenangi Pilpres berdasarkan hasil quick count, exit pool, hingga real count yang dilakukan internal BPN.

Sementara KPU tengah melakukan rekapitulasi secara berjenjang sampai 22 Mei 2019. Setelah itu, KPU akan mengumumkan pemenang Pemilu 2019.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X