Moeldoko Persilakan Pihak yang Curiga Ikut Pantau "War Room" TKN

Kompas.com - 22/04/2019, 10:36 WIB
Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf Amin, MoeldokoKOMPAS.com/ACHMAD FAIZAL Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf Amin, Moeldoko

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Jenderal (Purn) Moeldoko menyatakan, pihaknya sengaja membuka war room untuk diliput media sebagai bentuk transparansi publik.

Hal tersebut sekaligus untuk meredakan ketegangan sebab masyarakat tengah digiring dengan isu hasil hitung cepat dan penghitungan rill Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah dimanipulasi.

"Saya pikir cara seperti ini memberikan pemahamam kepada publik, tak ada yang kami sembunyikan. Buka. Sehingga tidak ada yang bertanya-tanya. Kalau kami tutup semua tersembunyi, semua jadi tanda tanya. Tapi dengan seperti ini, ini cara kami redakan ketegangan," kata Moeldoko saat ditemui di War Room TKN di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Baca juga: TKN: Real Count BPN Sebagian Besar Ambil Data TPS yang Prabowo-Sandi Menang

Moeldoko menambahkan, pihaknya siap menerima siapa pun yang hendak menanyakan kejelasan war room dalam mengumpulkan data penghitungan suara.

Ia mengatakan, keberadaan war room yang transparan juga menjadi pendidikan politik dalam demokrasi yang mengajarkan adanya akuntabilitas publik.

"Lihat, enggak ada yang kami tutupi. Kalau ada tuduhan, datang ke sini. Siapa pun kami terima. Cara seperti itu manajemen akuntabel terbuka sehingga tak perlu ada nyinyir tentang penyimpangan," ujar dia.

"Jadi kami sangat terbuka karena kami ingin sebuah proses demokrasi ini kita warnai dengan baik, dengan kejujuran, dengan transparansi yang bisa dipertanggungjawabkan," lanjut mantan Panglima TNI itu.

Baca juga: Hasil Sementara Situng KPU Data 13,91 Persen: Jokowi-Maruf 54,89 Persen, Prabowo-Sandi 45,11 Persen

Hasil hitung cepat sejumlah lembaga menunjukkan kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Namun, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengklaim memenangi Pilpres berdasarkan hasil quick count, exit pool, hingga real count yang dilakukan internal BPN.

Sementara KPU tengah melakukan rekapitulasi secara berjenjang sampai 22 Mei 2019. Setelah itu, KPU akan mengumumkan pemenang Pemilu 2019.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X