Pantau Hasil Penghitungan Suara, TKN Jokowi-Ma'ruf Bentuk "War Room"

Kompas.com - 22/04/2019, 05:43 WIB
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Moeldoko di rumah aspirasi Joko Widodo-Maruf Amin, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).  CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Moeldoko di rumah aspirasi Joko Widodo-Maruf Amin, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin memperkenalkan war room untuk memantau penghitungan hasil pemilu, Minggu (21/4/2019).

War room ini bertempat di salah satu ruangan di Hotel Gran Melia, Jakarta.

Wakil Ketua TKN Moeldoko mengatakan, keberadaan war room ini merupakan alat kontrol TKN terhadap penghitungan suara Pemilu 2019.

"War room ini adalah alat kontrol kami," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Hotel Gran Melia, Jakarta.

Ia menyebutkan, dengan adanya war room ini, jika ada sesuatu yang tidak selaras dalam penghitungan, TKN bisa mempertanyakan di mana letak ketidaksamaannya serta jika ada kemungkinan penyimpangan.

Baca juga: TKN Sebut Data Klaim Kemenangan Prabowo-Sandi Tidak Valid

Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy menjelaskan, di dalam war room ini terdapat 250 personel yang akan bekerja selama 24 jam setiap hari dengan tiga shift.

Mereka melakukan rekapitulasi real count dari hasil verifikasi C1 dari TPS seluruh Indonesia.

Hasil C1 diperoleh dari aplikasi yang dimiliki TKN, yakni JAMIN, sebuah aplikasi pelaporan saksi mulai dari TPS.

"Aplikasi ini memudahkan saksi untuk melaporkan hasil penghitungan suara serta foto C1 dari TPS," kata Lukman Edy.

Hingga Minggu petang, penghitungan sementara suara nasional melalui war room TKN mencapai 14,66 persen atau 119.216 TPS dari total 813.350 TPS seluruh Indonesia dengan total perolehan 23.847.734 suara.

Baca juga: TKN Klaim Jokowi-Maruf Unggul di Rekapitulasi Internal

Lukman menyampaikan, perolehan sementara ini menunjukkan pasangan calon Jokowi-KH Maruf Amin memperoleh 56,16 persen (13.155.012 suara) mengungguli Prabowo-Sandiaga Uno yang mendapatkan hasil 45,84 persen (10.693.723 suara).

"Hasil rekapitulasi suara TKN hampir sama dengan perolehan KPU. Ini menandakan bahwa kami sejalan dengan apa yang dilakukan KPU," kata Lukman Edy.

Lukman mengatakan, awalnya TKN menargetkan penghitungan pada H+1 mencapai 50 persen suara.

Namun, ternyata ada beberapa kendala besar di lapangan seperti rekapitulasi yang kebanyakan baru di kecamatan sehingga membutuhkan waktu cukup banyak.

"Kendala pemilu sekarang tidak ada rekapitulasi tingkat desa, tetapi langsung rekapitulasi tingkat kecamatan sehingga memakan waktu," kata Lukman.

Baca juga: Berdasar Rekap Data C1, TKD Klaim Jokowi-Maruf Raih 68 Persen Suara di Jatim

Lukman mengungkapkan, temuan TKN menunjukkan ada kerusakan dari data hasil pemilu yang diklaim kubu Prabowo-Sandi.

Kubu Prabowo-Sandi mengumumkan klaim kemenangan dan merilis data QC dengan sampling 3.000 TPS, dengan hasil menunjukkan kemenangan 62,23 persen untuk Prabowo-Sandi.

Menurut Lukman, ada banyak permasalahan yang ditemukan dalam data tersebut, seperti kesalahan sampling data Provinsi Lampung yang telah direpresentasikan TKN.

Selain itu, terdapat 10 persen data rusak, berupa data ganda, alamat TPS tidak lengkap, hingga angka suara kedua pasangan calon tidak lengkap.

"Jumlah sampling mereka juga tidak proporsional. Contoh, data DKI Jakarta dan Jawa Tengah jumlahnya hampir sama 300-an data. Sementara jumlah DPT Jawa Tengah jauh lebih besar daripada DPT di DKI Jakarta," kata Lukman.

Lukman mengatakan, tim Prabowo-Sandi hanya mengambil data dari TPS tempat pasangan Prabowo-Sandi menang.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Nasional
Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Nasional
Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Nasional
KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

Nasional
Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Nasional
UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

Nasional
Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Nasional
Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Nasional
KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

Nasional
Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Nasional
Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Nasional
5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

Nasional

Close Ads X