Pamer "War Room" Penghitungan Suara, PDI-P Tantang Kubu Prabowo Lakukan Hal Serupa

Kompas.com - 22/04/2019, 15:51 WIB
PDI-P memamerkan war room atau ruang penghitungan suara pileg dan pilpres 2019 kepada awak media di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (22/4/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPDI-P memamerkan war room atau ruang penghitungan suara pileg dan pilpres 2019 kepada awak media di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (22/4/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P memamerkan war room atau ruang penghitungan suara pileg dan pilpres 2019 kepada awak media.

Dengan memamerkan war room ini, PDI-P ingin menegaskan bahwa mereka memiliki instrumen yang baku untuk mengklaim kemenangan di Pilpres atau pun Pileg 2019.

"Klaim boleh saja tapi harus didukung oleh instrumen rekapitulasi penghitungan suara yang dibuka secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara sistem maupun dari dokumen C1," kata Hasto saat memamerkan war room di DPP PDI-P, Senin (22/4/2019).

Hasto mengatakan, war room ini dikelola Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI-P. Badan tersebut mengambil data autentik dari dokumen C1 yang sudah diteken petugas KPPS dan saksi.

Baca juga: Pantau Hasil Penghitungan Suara, TKN Jokowi-Maruf Bentuk War Room

Rekapitulasi BSPN melalui dokumen C1 pada pukul 14.00 hari ini sudah mencapai angka 25.278.722. Hasilnya, Jokowi-Ma'ruf sudah mengantongi suara 58 persen (14.787.950). Sedangkan Prabowo-Sandi meraih suara 42 persen (10.490.772).

Hasto pun meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak asal klaim kemenangan di Pemilu 2019. Hasto menantang kubu Prabowo-Sandi memaparkan instrumen penghitungan dan data yang valid terkait kemenangannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saatnya kita hentikan klaim-klaim kemenangan tanpa didukung oleh sebuah instrumen, sebuah sistem rekapitulasi penghitungan suara yang diaudit. Kalau perlu oleh KPU atau Bawaslu atau kelompok prodemokrasi. Dan PDI-P Perjuangan menyatakan kesiapannya untuk diaudit," ujarnya.

Hasto juga menyinggung BPN yang mengklaim kemenangan sampai membuat papan karangan bunga dan mengadakan syukuran. Menurut Hasto, hal itu hanya perayaan semu belaka tanpa ada penjelasan yang ilmiah.

Baca juga: Moeldoko Persilakan Pihak yang Curiga Ikut Pantau War Room TKN

"Apalagi kalau sampai syukuran dan sebagainya. Oleh sebab itu, kami menunggu keputusan dari KPU dan kemudian mari kita jaga bersama-sama suasana kondusif," jelas dia.

Selain itu, Hasto juga mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak menampilkan hasil penghitungan dengan dokumen C1 yang palsu. Dia mengecam dengan keras pihak-pihak yang melakukan hal itu.

"Mereka yang mencoba memalsukan C1 itu adalah bagian kejahatan dari pemilu. PDI Perjuangan tidak menoleransi siapa pun yang mencoba memalsukan dokumen C1 itu karena itu dokumen autentik, dokumen primer yang diperlukan untuk mengawal suara rakyat itu sendiri," kata dia.

Kompas TV Proses pemungutan suara pemilu presiden dan legislatif sudah usai. Kini tahapan penghitungan suara sedang berlangsung di tingkat kecamatan. Meski alat peraga kampanye telah bersih ditertibkan rupanya masih ada caleg yang menyisakan utang atas biaya pencetakan atau sablon atribut kampanye. Para pengusaha sablon di Jambi pun kini harap-harap cemas. Selain order sablon dan reklame menurun drastis pasca masa kampanye masih banyak juga calon anggota legislatif yang belum melunasi biaya cetak atribut kampanye. Jumlahnya pun mencapai puluhan juta rupiah. Pengusaha sablon dan reklame pun berharap agar utang pencetakan atribut kampanye segera dilunasi. Pasalnya pada pemilu sebelumnya banyak caleg yang mangkir membayar utang jika tak terpilih. #Pemilu2019 #CalonLegislatif #UtangPembayaranAPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Nasional
Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud-Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud-Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Nasional
19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

Nasional
Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Nasional
 Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.