Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Mengapresiasi dan Merangkul Golput

Kompas.com - 16/04/2019, 07:05 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SECARA umum, wacana golongan putih (golput) lahir dari rasa tidak puas pribadi atau kalangan tertentu di dalam masyarakat terhadap sistem kekuasaan yang ada, yang akhirnya berujung pada ketidakbersediaan untuk menerima mekanisme rekrutmen politik dalam sistem dan proses demokrasi.

Rasa tidak puas dan kecewa tersebut sejatinya bisa saja dialamatkan kepada berbagai macam hal, mulai dari kandidat yang ada, konteks pelaksanaan pemilu, atau aktivitas demokrasi dan elektoral secara umum.

Dalam konteks Indonesia, jika dilihat dari kemunculan awalnya, wacana golput mulai menjadi pembicaraan umum pada pemilu tahun 1971. Kala itu, terjadi kekecewaan pada proses pemilu dan beberapa partai politik yang ikut berlaga di dalamnya, termasuk pada Golkar yang dianggap sama saja dengan partai lain.

Gerakan tersebut kerap diidentikkan dengan sesosok aktivis Angkatan 66, yakni Arief Budiman, yang dianggap memperluas wacana "memilih untuk tidak memilih".

Saat itu, Arief menyebut bahwa alasannya untuk golput adalah pemerintah telah melanggar demokrasi, terutama dalam hal kebebasan berserikat dan berpolitik. Nuansa perlawanan amat kentara dalam gerakan golput yang dibawa oleh Arief dan kawan-kawan saat itu.

Nah, dalam konteks tersebut, perilaku golput sebenarnya memiliki kaitan erat dengan political alienation atau alienasi politik, yakni sebuah konsep yang menggambarkan pengasingan diri dari sistem politik. Konsep seperti itu pernah diungkapkan, misalnya, oleh Marvin E Olsen.

Secara spesifik, alienasi politik yang terjadi dalam kasus gerakan golput dapat dikategorikan sebagai alienasi yang terkait dengan discontentment atau ketidakpuasan.

Dalam hal ini, pilihan untuk melepaskan diri dari sistem politik hadir dari keinginan diri sendiri dan dilakukan secara sadar. Beberapa pakar berpendapat bahwa golput yang berkaitan dengan ketidakpuasan semacam itu cenderung berbeda dari apatisme politik.

Rasa apatis terhadap politik umumnya berujung pada gerakan tidak memilih karena sama sekali tidak peduli dengan aktivitas dan proses politik yang terjadi.

Sementara itu, golput melalui ketidakpuasan, terutama merujuk pada gerakan Arief Budiman yang tetap hadir ke tempat pemungutan suara untuk memilih bagian putih dari surat suara, bukan karena apatisme politik.

Merujuk pada hal itu, rasa tidak puas dari pendukung wacana golput versi 1971 tersebut dilakukan di dalam bilik suara. Hal itu sesuai dengan asal nama golput itu sendiri yang mendorong untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara.

Sejatinya, sebelum secara membabi-buta menyalahkan para penganut paham golput, kita, terutama para pihak yang terkait langsung dengan demokrasi elektoral, harus menghargai "drive" pun motivasi di balik keputusan tersebut.

Tak sedikit dari penganut golput memiliki landasan pemikiran yang rasional alias sangat pantas didengarkan terlebih dahulu sebelum dihakimi.

Sebut saja, misalnya, stance point seperti yang pernah disampaikan Pelawak asal Amerika Serikat (AS), Kin Hubbard. Ia pernah berkata, "Saya ingin memilih orang terbaik untuk menjadi pemimpin, sayangnya mereka semua bukanlah kandidat yang ada saat ini."

Celoteh Hubbard bisa sejalan dengan kelompok yang melakukan golput, yakni kelompok atau individu yang tidak menggunakan hak pilih politiknya untuk memilih kandidat yang ada atas alasan "absennya keterwakilan calon pemimpin" yang mereka harapkan.

Oleh karena enggan memakai haknya, kelompok golput seringkali dicap sebagai kelompok atau individu apatis, antidemokrasi, bahkan tak peduli dengan negara.

Dalam beberapa kesempatan, bahkan kata golput juga menjadi momok tersendiri bagi pemerintah atau politisi karena berpotensi memengaruhi perolehan suara kandidat yang bertanding.

Dalam teori protest voting, gerakan golput tidak mengindahkan kandidat yang ada, walau nyatanya berpotensi sekalipun, guna mengirim sinyal protes kepada pemerintah dan harapan mendapatkan kandidat yang lebih baik.

Gerakan golput ideologis yang dilakukan pada 1990-an dan digawangi oleh Arief Budiman menjadi gerakan moral bagi rakyat Indonesia untuk menggunakan hak dan keyakinannya untuk tidak memilih siap apun.

Halaman:
Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com