Analisis Komisioner soal Sistematisnya Hoaks yang Menyerang KPU

Kompas.com - 12/04/2019, 16:45 WIB
Komisioner KPU Viryan Aziz KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Viryan Aziz
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz merunut berbagai hoaks yang menyerang mereka selama tahapan pemilu ini.

Viryan memaparkan, analisis KPU yang membuat mereka yakin hoaks ini sistematis dan dibuat oleh kelompok tertentu.

Viryan mengatakan, pada September 2018, hoaks mulai muncul secara berturut-turut.

"Pertama dugaan DPT ganda 25 juta tetapi yang berkembang di medsos ada DPT ganda 25 juta, bukan dugaan," ujar Viryan dalam sebuah diskusi berjudul "Hitung Mundur Pemilu 2019" di Jalan Sudirman, Jumat (12/4/2019).

Padahal, potensi DPT ganda yang dikumpulkan KPU ketika itu hanya 3,5 juta.

Baca juga: KPU Minta Publik Tak Berpolemik soal Surat Suara Tercoblos di Malaysia

Hoaks kedua adalah adanya 31 juta DPT siluman yang masuk ke KPU. Viryan mengatakan, fakta di lapangan hal itu tidak pernah terjadi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hoaks berikutnya adalah isu 14 juta orang gila masuk ke dalam DPT. Viryan nengatakan, isu itu sangat masif dan masih mudah dicari melalui mesin pencari di internet.

"Menariknya adalah ketika tanggal 2 Januari, muncul isu ditemukan 7 kontainer surat suara di Pelabuhan Tanjung Priuk sudah tercoblos untuk salah satu calon tertentu," ujar Viryan.

Ada dua hal menarik dari hoaks kontainer surat suara ini. Pertama, kontainer yang dimaksud disebut-sebut berisi 10 juta surat suara.

Baca juga: KPU Sudah Curiga soal 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos adalah Hoaks

Artinya jika dikalikan 7 kontainer, ada 70 juta surat suara yang tercoblos. Viryan mengatakan angka 70 juta surat suara itu begitu menarik.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Penumpang Transportasi Umum Maksimal 70 Persen

PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Penumpang Transportasi Umum Maksimal 70 Persen

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Makan di Kafe-Resto

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Makan di Kafe-Resto

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pembelajaran Tatap Muka Masih Terbatas

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pembelajaran Tatap Muka Masih Terbatas

Nasional
Acara Sosial Budaya Dibatasi Maksimal 50 Orang Saat Nataru

Acara Sosial Budaya Dibatasi Maksimal 50 Orang Saat Nataru

Nasional
Selama Nataru, Orang Belum Divaksinasi Covid-19 Dilarang Bepergian Jarak Jauh

Selama Nataru, Orang Belum Divaksinasi Covid-19 Dilarang Bepergian Jarak Jauh

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali: Pintu Masuk Kedatangan Internasional Jalur Udara, Laut dan Darat Dibatasi

PPKM Luar Jawa-Bali: Pintu Masuk Kedatangan Internasional Jalur Udara, Laut dan Darat Dibatasi

Nasional
Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru, Ini Pertimbangan Pemerintah

Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru, Ini Pertimbangan Pemerintah

Nasional
PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri dan SE

PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri dan SE

Nasional
Sidang Perdana Azis Syamsuddin: Didakwa Suap, Diingatkan Tak Dekati Hakim

Sidang Perdana Azis Syamsuddin: Didakwa Suap, Diingatkan Tak Dekati Hakim

Nasional
Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Nasional
Aturan PPKM Level 3 Nataru Batal, Ini yang Bakal Diterapkan

Aturan PPKM Level 3 Nataru Batal, Ini yang Bakal Diterapkan

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

Nasional
Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.