Sebaran Kian Luas, KPU Pertimbangkan Laporkan Hoaks Hasil Pemilu di Luar Negeri

Kompas.com - 11/04/2019, 14:07 WIB
Komisioner KPU Hasyim Asyari di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Hasyim Asyari di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) mempertimbangkan untuk melaporkan hoaks hasil pemungutan suara Pemilu 2019 di luar negeri ke pihak kepolisian. Rencananya, KPU melapor ke polisi hari ini.

"Nanti kita pertimbangkan lagi ya, jadi atau tidak, karena rencananya memang akan dilaporkan hari ini," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2019).

Menurut Hasyim, langkah tersebut diambil lantaran sebaran hoaks semakin meluas.

Baca juga: KPU Minta Polisi Menindak Pelaku Hoaks Hasil Pemilu Luar Negeri

Dikhawatirkan, masyarakat menjadi tidak percaya lagi pada KPU hanya karena berita bohong.

"Sebarannya sudah luar biasa ya, seolah-olah sudah ada penghitungan suara," ujar Hasyim.

Mengingat begitu ada kabar itu segera kita klarifikasi kan nampaknya orang yang semula mau percaya (pada KPU) itu menjadi enggak percaya lagi dengan kita," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman meminta kepolisian segera menindak pelaku hoaks hasil penghitungan suara pemilu di luar negeri.

Menurut Arief, kepolisian seharusnya bisa bergerak cepat lantaran kabar tentang hasil penghitungan suara pemilu di luar negeri jelas berita bohong.

Baca juga: KPU: Kabar Perolehan Suara Pemilu Luar Negeri 100 Persen Hoaks

"Kami mengimbau polisi bisa menindak. Karena itu jelas berita itu enggak benar," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019).

Arief berharap kepolisian dapat segera bertindak tanpa menunggu laporan dari pihaknya.

Diberitakan sebelumnya, beredar kabar mengenai hasil pemilu di luar negeri. Dari hasil tersebut, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dominan mendapat perolehan suara yang lebih tinggi. Kabar ini tersebar melalui WhatsApp dan sosial media.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 15 Juli: Tambah 87, Kini 3.797 Orang Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 15 Juli: Tambah 87, Kini 3.797 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Khofifah Sebut Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Pilkada 2020, KPU Segera Revisi PKPU soal Kampanye

Pilkada 2020, KPU Segera Revisi PKPU soal Kampanye

Nasional
Laju Penularan Covid-19 di Surabaya Tertinggi se-Jatim

Laju Penularan Covid-19 di Surabaya Tertinggi se-Jatim

Nasional
Mahfud Minta Polri Usut Dugaan Surat Jalan Djoko Tjandra secara Terbuka

Mahfud Minta Polri Usut Dugaan Surat Jalan Djoko Tjandra secara Terbuka

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.522 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 80.000

UPDATE: Bertambah 1.522 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 80.000

Nasional
Komisi III Minta Kabareskrim Copot Oknum yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra

Komisi III Minta Kabareskrim Copot Oknum yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra

Nasional
Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM Sudah Tersalur 24 Persen

Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM Sudah Tersalur 24 Persen

Nasional
Jokowi Didorong Segera Eksekusi Pembubaran 18 Lembaga

Jokowi Didorong Segera Eksekusi Pembubaran 18 Lembaga

Nasional
Jusuf Kalla Ingatkan Pemerintah, Kasus Covid-19 Bisa Mencapai 120.000 pada 17 Agustus

Jusuf Kalla Ingatkan Pemerintah, Kasus Covid-19 Bisa Mencapai 120.000 pada 17 Agustus

Nasional
Jokowi Ingin Bubarkan Lembaga, Refly Harun Sarankan Mulai dari Internal Istana

Jokowi Ingin Bubarkan Lembaga, Refly Harun Sarankan Mulai dari Internal Istana

Nasional
Resah Maraknya Pembatasan Diskusi, Mahasiswa Gugat UU Perguruan Tinggi ke MK

Resah Maraknya Pembatasan Diskusi, Mahasiswa Gugat UU Perguruan Tinggi ke MK

Nasional
Ketua MPR Minta Wacana Aktifkan Tim Pemburu Koruptor Berkaca pada Kegagalan Masa Lalu

Ketua MPR Minta Wacana Aktifkan Tim Pemburu Koruptor Berkaca pada Kegagalan Masa Lalu

Nasional
Kemendagri Minta Daerah yang Gelar Pilkada 2020 Tingkatkan Pencairan Dana NPHD

Kemendagri Minta Daerah yang Gelar Pilkada 2020 Tingkatkan Pencairan Dana NPHD

Nasional
BP2MI Gerebek Penampungan Pekerja Migran Ilegal, Selamatkan Pasutri

BP2MI Gerebek Penampungan Pekerja Migran Ilegal, Selamatkan Pasutri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X