Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin: Pemimpin Itu Harus Bicara yang Bijak

Kompas.com - 09/04/2019, 18:50 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengatakan, seorang pemimpin seharusnya berbicara santun di hadapan publik. Sebab, kata Ma'ruf, pemimpin akan menjadi contoh bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Ma'ruf menanggapi pernyataaan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut Ibu Pertiwi Indonesia sedang diperkosa karena kekayaannya diambil terus-menerus.

Ma'ruf menilai, sebagai capres, Prabowo harus menggunakan pilihan kata lain yang lebih santun.

Baca juga: Tanggapi Prabowo, Maruf Amin Sebut Pemimpin Jangan Cepat Emosi

"Ya makanya, pemimpin itu harus bicara yang bijak. Yang ngayomi. Yang mengajak, memberikan tuntunan-tuntunan yang positif. Jangan mengajarkan sikap-sikap yang keras, bermusuhan. Dan sifat-sifat yang lebih baik," kata Ma'ruf usai berkampanye di Lapangan PT Kertas Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (9/4/2019).

Ia mengatakan, masyarakat Indonesia menginginkan pemimpin yang santun. Menurut dia, masyarakat akan meninggalkan pemimpin yang tidak santun.

"Sopan santun. Bermartabat. Dan itu yang justru masyarakat menginginkan seperti itu. Ketika itu tidak didapat, dia akan mencari pemimpin yang santun," lanjut Ma'ruf.

Baca juga: Kampanye di Bandung Barat, Maruf Amin Ingatkan Anak Indonesia Tak Takut Bermimpi

Sebelumnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggelar kampanye akbar di Gelora Bung Karno, Minggu (7/4/2019).

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan sejumlah kritik terhadap pemerintah. Dia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi Indonesia.

Misalnya, kata Prabowo, Indonesia sedang dirampok dan diperkosa kekayaannya. Dia juga menyindir program berbasis kartu agar masyarakat bisa mengakses program pemerintah. 

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Kenali 5 Surat Suara Pemilu 2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com