Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Terkini Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga Menurut 7 Lembaga

Kompas.com - 03/04/2019, 14:43 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

Jika dibandingkan hasil survei Indo Barometer Februari lalu, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf naik 0,6 persen, sedangkan Prabowo-Sandi naik 3,1 persen.

4. Roy Morgan

Sementara lembaga survei asal Australia Roy Morgan menyebut elektabilitas Joko Widodo sebesar 56,5 persen dan Prabowo 43,5 persen. 

Survei ini tak mengikutsertakan nama calon wakil presiden.

Namun demikian, angka keterpilihan Jokowi mengalami penurunan 0,5 persen dibanding satu bulan sebelumnya atau Februari 2019. Sebaliknya, Prabowo naik 0,5 persen pada periode yang sama.

Baca juga: Survei Roy Morgan: Elektabilitas Jokowi 56,5 Persen, Prabowo 43,5 Persen

Survei ini dilakukan pada pertengahan Februari sampai pertengahan Maret 2019 dengan responden sebanyak 1.102 orang di atas 17 tahun di 17 provinsi.

Roy Morgan menggunakan metode wawancara tatap muka pada survei ini dengan Margin of error kurang lebih 1,3 persen.

5. LSI

Pada Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dan dirilis pada Selasa (2/4/2019). Elaktabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 56,8 persen hingga 63,2 persen

Baca juga: LSI Denny JA: Jokowi-Maruf 56,8 Persen-63,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 36,8 Persen-43,2 Persen

"Sementara elektabilitas pasangan Prabowo-Sandiaga sebesar 36,8 persen hingga 43,2 persen," ujar peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa.

Pengumpulan data survei dilakukan dari 18 hingga 26 Maret 2019. Survei yang dilakukan terhadap 1.200 responden ini menggunakan metode multistage random sampling.

6. Litbang Kompas

Survei terbaru yang dilakukan Litbang Kompas pada 22 Februari 2019 - 5 Maret 2019 menunjukkan, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf berada di angka 49,2 persen, sementara Prabowo-Sandiaga 37,4 persen. Adapun, 13,4 persen responden menyatakan rahasia.

Namun, jika kelompok yang belum memutuskan pilihan (undecided voters) terbagi secara proporsional, potensi kemenangan Jokowi-Ma'ruf ada di angka 56,8 persen, sementara Prabowo-Sandiaga 43, 2 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Jokowi-Maruf Turun 3,4 Persen, Prabowo-Sandi Naik 4,7 Persen

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 2.000 responden yang dipilih secara acak melalui pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia, dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dan margin of error +/- 2,2 persen.

Peneliti Litbang Kompas, Bambang Setiawan menuliskan, jarak elektabilitas kedua pasangan calon semakin menyempit, 11,8 persen.

7. Indikator

Sementara menurut lembaga survei Indikator, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf 55,4 persen dan Prabowo-Sandiaga 37,4 persen.

Direktur Eksekutif Indikator, Burhanudin Muhtadi, mengatakan, hingga akhir Maret 2019, dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf masih unggul signifikan atas Prabowo-Sandiaga.

"Jokowi-Ma'ruf mendominasi pada kelompok gender, usia, desa/kota, kelas ekonomi, etnis jawa, basis Nahdlatul Ulama (NU), pendidikan menengah ke bawah, terutama dari kalangan blue collars," ungkap Burhanudin di kantor Indikator Politik Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2019).

Sementara survei ini dilakukan terhadap 1.220 responden dengan metode random samping. Adapun margin of error sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaanya 95 persen. Survei ini dibiayai secara mandiri.

Kompas TV Peneliti LIPI, Syamsuddin Haris mengklarifikasi informasi simpang siur terkait survei elektabilitas salah satu capres. LIPI menegaskan pihaknya belum merilis survei apapun terkait capres tahun ini. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah memberikan klarifikasinya terkait isu survei capres. Kita bahas lebih dalam bersama peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris. #LIPI #SurveiCapres
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com