Kronologi Tangkap Tangan Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso

Kompas.com - 28/03/2019, 21:37 WIB
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan tim KPK menunjukkan barang bukti OTT Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis (28/3/2019) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comWakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan tim KPK menunjukkan barang bukti OTT Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis (28/3/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menjelaskan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso, Rabu (27/3/2019) sampai Kamis (28/3/2019) dini hari.

"Tim KPK mendapatkan informasi akan ada penyerahan uang dari AWI (Asty Winasti, Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia kepada IND (lndung, swasta) di kantor PT HTK di Gedung Granadi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan," kata Basaria dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Indung diduga merupakan orang kepercayaan Bowo yang akan menerima uang dari Asty sebesar Rp 89,4 juta, pada sore hari di kantor PT HTK.

Baca juga: KPK Tetapkan Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso sebagai Tersangka

Tim KPK mengamankan uang dari Indung yang tersimpan dalam amplop coklat.

"Diduga penyerahan uang tersebut merupakan realisasi penerimaan ke-tujuh yang telah menjadi komitmen sebelumnya," kata Basaria.

Kemudian, tim mengamankan Head Legal PT HTK, Selo; Bagian keuangan PT Inersia, Manto; dan sopir Indung di lokasi yang sama.

Selanjutnya, tim KPK menuju sebuah apartemen di daerah Permata Hijau, Jakarta Selatan dan mengamankan sopir BSP sekitar pukul 16.30 WIB.

Di lokasi yang sama, tim mengamankan seorang pihak swasta bernama Siesa Darubinta sekitar pukul 20.00 WIB.

"Mereka kemudian dibawa ke kantor KPK untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian tim menelusuri keberadaan BSP (Bowo) hingga mengamankan BSP di rumahnya pada pukul 02.00 WIB," kata Basaria.

Baca juga: Anggota DPR Bowo Sidik Diduga Terima Uang Rp 221 Juta dan 85.130 Dollar AS

Menurut Basaria, Bowo diduga sempat melarikan diri saat tim KPK sudah berada di apartemennya di kawasan Permata Hijau.

Sehingga KPK hanya mengamankan sopir Bowo saat itu.

"BSP kemudian dibawa ke ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena diduga penerimaan sebelumnya disimpan di sebuah lokasi di Jakarta, maka tim bergerak menuju sebuah kantor di Jakarta untuk mengamankan uang sekitar Rp 8 miliar," ujar Basaria.

Uang itu dalam pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu yang telah dimasukkan dalam amplop-amplop pada 84 kardus.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bowo dan Indung, dan Asty sebagai tersangka.

Bowo diduga menerima uang sebagai commitment fee untuk membantu pihak PT HTK bisa menjalin kerja sama penyewaan kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik.

Baca juga: OTT Terkait Distribusi Pupuk, KPK Amankan Puluhan Kardus Berisi Uang

Penyewaan itu untuk distribusi pupuk yang menggunakan kapal PT HTK.

Atas perbuatannya, Bowo dan Indung disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara, Asty disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Nasional
Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

Nasional
KPK Diharapkan Segera Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

KPK Diharapkan Segera Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hari ke-8 Arus Balik Lebaran, 8.224 Kendaraan Diminta Putar Balik

Hari ke-8 Arus Balik Lebaran, 8.224 Kendaraan Diminta Putar Balik

Nasional
Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Nasional
Kasus Jiwasraya Disidangkan Besok, Kejagung Tetap Kembangkan Penyidikan

Kasus Jiwasraya Disidangkan Besok, Kejagung Tetap Kembangkan Penyidikan

Nasional
Jusuf Kalla: Masjid Boleh Dibuka jika Aturan PSBB Dicabut

Jusuf Kalla: Masjid Boleh Dibuka jika Aturan PSBB Dicabut

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Malaadministrasi

Pilkada di Tengah Pandemi, KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Malaadministrasi

Nasional
Haris Azhar soal KPK Tangkap Nurhadi: Ini Menentukan Kualitas Penyidik seperti Novel Baswedan

Haris Azhar soal KPK Tangkap Nurhadi: Ini Menentukan Kualitas Penyidik seperti Novel Baswedan

Nasional
KPK Diminta Tak Lupa Tangkap DPO Lain Terkait Kasus Suap Nurhadi

KPK Diminta Tak Lupa Tangkap DPO Lain Terkait Kasus Suap Nurhadi

Nasional
Jubir Pemerintah: Anak-anak Seharian di Rumah, tetapi Rentan Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Jubir Pemerintah: Anak-anak Seharian di Rumah, tetapi Rentan Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Nasional
Rabu Besok, 6 Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Rabu Besok, 6 Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Nasional
Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

Nasional
Kepala Bappenas: Penerapan New Normal Tak Perlu Dirumit-rumitkan

Kepala Bappenas: Penerapan New Normal Tak Perlu Dirumit-rumitkan

Nasional
New Normal, Pelatihan Kartu Prakerja Dilakukan Tatap Muka

New Normal, Pelatihan Kartu Prakerja Dilakukan Tatap Muka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X