Tanggapi Sandiaga, Menkes Sebut Tak Mudah Tuntaskan Persoalan BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menilai menyelesaikan masalah yang kompleks di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak semudah yang dikatakan Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno.

Sebelumya, dalam debat ketiga Pilpres 2019, Sandiaga menjanjikan bakal menyelesaikan permasalan BPJS Kesehatan termasuk defisitnya.

"Tidak semudah itu. Itu multifaktor yang harus kita lakukan. Ujungnya adalah mengubah perilaku kita. Bagaimana saya mau sehat," ujar Nila di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Baca juga: Janji Selesaikan Defisit BPJS Kesehatan, Mengapa Sandiaga Butuh 200 Hari?

Menurut Nila, sistem administrasi dan manajemen pembayaran BPJS Kesehatan di Indonesia bisa dibilang lebih baik daripada negara lain.

Ia pun mencontohkan Taiwan yang berpenduduk 23 juta jiwa baru merapikan sistem asuransi pelayanan kesehatannya selama 13 tahun. Sedangkan Indonesia yang berpenduduk 260 juta jiwa tak bisa menuntaskan data dan sistem asuransi kesehatan warganya kurang dari 13 tahun.

"Sudah 233 juta orang hingga 2018 yang memakai fasilitas kesehatan. Kalau kita lihat, premi yang dibayarkan pemerintah untuk 96,8 juta jiwa artinya bayangkan mereka orang tidak mampu dan sekarang luar biasa. Artinya kita harus liat manfaat yang luar biasa," lanjut Nila.

Sebelumnya, Sandiaga mengatakan, pihaknya akan tetap meneruskan program JKN dan menyempurnakan BPJS.

Ia menegaskan, dalam 200 hari sejak dilantik, Prabowo-Sandiaga akan mencari akar permasalahan terkait defisit anggaran BPJS.

Baca juga: Sandiaga Janjikan Masalah BPJS Kesehatan Tuntas dalam 200 Hari

Sandiaga yakin, pihaknya dapat menghitung anggaran yang dibutuhkan dalam memberikan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.

"Di bawah Prabowo Sandi, dalam 200 hari pertama kita cari akar permasalahan, hitung berapa jumlahnya. Kita berikan layanan kesehatan yang prima. Obat-obatan yang tersedia," kata Sandiaga.

"Tenaga medis harus dibayar tepat waktu, rumah sakit-rumah sakit jangan sampai layanan kesehatannya turun karena tidak dibayar tepat waktu," ucap dia.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Ceka Fakta Debat III Pilpres mengenai Pasien BPJS Sragen