Semua Pihak Diingatkan untuk Tak Pertajam Polarisasi karena Beda Pilihan di Pemilu 2019

Kompas.com - 13/03/2019, 06:37 WIB
Dosen STF Driyakarya Setyo Wibowo dan Guru Besar Fakultas Psikologi UIN Jakarta Komaruddin Hidayat dalam diskusi bertajuk Keutamaan dan Ruang Publik di kedai Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).  KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Dosen STF Driyakarya Setyo Wibowo dan Guru Besar Fakultas Psikologi UIN Jakarta Komaruddin Hidayat dalam diskusi bertajuk Keutamaan dan Ruang Publik di kedai Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun politik jelang Pemilu 2019 dinilai menciptakan polarisasi di tengah masyarakat karena adanya perbedaan pilihan politik.

Hal ini dibahas dalam diskusi "Keutamaan dan Ruang Publik" di Kedai Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019), yang dihadiri akademisi STF Driyakarya Setyo Wibowo dan Guru Besar Fakultas Psikologi UIN Jakarta Komaruddin Hidayat.

"Memang agak menakutkan fenomena ini. Masyarakat saat ini terbelah menjadi dua kubu, mereka tidak mau saling berkomunikasi dan tidak mau membuka diri," ujar Setyo.

Setyo menilai, persoalan polarisasi ini semakin kompleks karena kedua kubu, baik pendukung pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, maupun pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, saling bermusuhan.

Baca juga: Wacana Indonesia Bubar pada 2030 dan Ancaman Polarisasi di Masyarakat

Menurut dia, hal itu terlihat dari dua timses yang saling mengadu dan melaporkan persoalan yang dianggap merugikan pasangan yang didukungnya.

"Saling mengadu dan melapor merupakan fenomena yang kita hadapi saat ini. Demokrasi pun digunakan untuk agenda kepentingan politiknya sendiri," kata dia.

Dengan kondisi ini, menurut Setyo, yang perlu diperkuat adalah seluruh institusi negara.

"Hukum di Indonesia harus baik dan kemudian diterapkan juga dengan baik. Tidak ada solusi lainnya, hukum perlu diimplikasikan berdasarkan nilai Pancasila dan HAM," kata dia.

Baca juga: Gerindra-PKS-PAN Kembali Mesra, Polarisasi Politik 2014 Bisa Terulang

Sementara itu, Komaruddin Hidayat menilai, demokrasi yang digunakan untuk kepentingan individu atau kelompok pada Pemilu 2019 ini sebenarnya terlihat dari cara yang dilakukan tim pasangan calon untuk mendapatkan simpati masyarakat.

"Para caleg dan paslon capres-cawapres sudah mengeluarkan uang yang banyak, makanya mereka harus menang. Untuk mendapatkan suara, mereka menggunakan uang, selebriti, dan isu agama," kata Komaruddin.

"Agama dan uang menjadi instrumental. Ketika sudah dibeli, maka suara masyarakat telah hilang. Ada suatu kompromi yang bisa berujung pada pembusukan," lanjut dia.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh pihak untuk mawas diri pada Pemilu 2019. Sebab, terdapat kerawanan yang luar biasa jika polarisasi terus terjadi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

FOTO: Sederhananya Upacara HUT ke-74 TNI AU di Tengah Pandemi Covid-19

FOTO: Sederhananya Upacara HUT ke-74 TNI AU di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Gubernur Nonaktif Kepri Divonis 4 Tahun Penjara

Gubernur Nonaktif Kepri Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE: Bertambah 5 Orang, Total 42 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19

UPDATE: Bertambah 5 Orang, Total 42 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19

Nasional
Pemerintah Minta Ketua RT dan RW Ajak Masyarakat Disiplin Cegah Penularan Covid-19

Pemerintah Minta Ketua RT dan RW Ajak Masyarakat Disiplin Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Sore Ini, Pemerintah Gelar Rapat Bahas Pergeseran Jadwal Cuti Bersama Lebaran

Sore Ini, Pemerintah Gelar Rapat Bahas Pergeseran Jadwal Cuti Bersama Lebaran

Nasional
Napi yang Bebas Berkat Asimilasi Bisa Dijebloskan Lagi ke Penjara, Jika...

Napi yang Bebas Berkat Asimilasi Bisa Dijebloskan Lagi ke Penjara, Jika...

Nasional
Ribuan Napi Dikeluarkan dari Penjara, Ditjen Pemasyarakatan Pastikan Berkelakuan Baik

Ribuan Napi Dikeluarkan dari Penjara, Ditjen Pemasyarakatan Pastikan Berkelakuan Baik

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Pastikan Pasokan Logistik Tak Terganggu Selama PSBB

Kemendagri Minta Pemda Pastikan Pasokan Logistik Tak Terganggu Selama PSBB

Nasional
Kontras: Keberpihakan Glenn Fredly Terhadap Kemanusiaan dan HAM Jelas

Kontras: Keberpihakan Glenn Fredly Terhadap Kemanusiaan dan HAM Jelas

Nasional
Kemenkes: Jika Bikin APD Harap Ikuti Aturan Spesifikasinya

Kemenkes: Jika Bikin APD Harap Ikuti Aturan Spesifikasinya

Nasional
Tambah 4, Total Pasien Positif Covid-19 di Cilacap 8 Orang

Tambah 4, Total Pasien Positif Covid-19 di Cilacap 8 Orang

Nasional
ASN yang Nekat Mudik Kena Sanksi Tak Naik Gaji hingga Turun Pangkat

ASN yang Nekat Mudik Kena Sanksi Tak Naik Gaji hingga Turun Pangkat

Nasional
Glenn Fredly dan Keberpihakannya pada Keluarga Korban Pelanggaran HAM

Glenn Fredly dan Keberpihakannya pada Keluarga Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Kamis Malam Ini, PBNU Gelar Doa Bersama dan Pertobatan Global secara Online

Kamis Malam Ini, PBNU Gelar Doa Bersama dan Pertobatan Global secara Online

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Lebih Gencar Sosialisasi Pemakaman Jenazah Covid-19

Komnas HAM Minta Pemerintah Lebih Gencar Sosialisasi Pemakaman Jenazah Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X