Semua Pihak Diingatkan untuk Tak Pertajam Polarisasi karena Beda Pilihan di Pemilu 2019

Kompas.com - 13/03/2019, 06:37 WIB
Dosen STF Driyakarya Setyo Wibowo dan Guru Besar Fakultas Psikologi UIN Jakarta Komaruddin Hidayat dalam diskusi bertajuk Keutamaan dan Ruang Publik di kedai Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).  KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Dosen STF Driyakarya Setyo Wibowo dan Guru Besar Fakultas Psikologi UIN Jakarta Komaruddin Hidayat dalam diskusi bertajuk Keutamaan dan Ruang Publik di kedai Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun politik jelang Pemilu 2019 dinilai menciptakan polarisasi di tengah masyarakat karena adanya perbedaan pilihan politik.

Hal ini dibahas dalam diskusi "Keutamaan dan Ruang Publik" di Kedai Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019), yang dihadiri akademisi STF Driyakarya Setyo Wibowo dan Guru Besar Fakultas Psikologi UIN Jakarta Komaruddin Hidayat.

"Memang agak menakutkan fenomena ini. Masyarakat saat ini terbelah menjadi dua kubu, mereka tidak mau saling berkomunikasi dan tidak mau membuka diri," ujar Setyo.

Setyo menilai, persoalan polarisasi ini semakin kompleks karena kedua kubu, baik pendukung pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, maupun pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, saling bermusuhan.

Baca juga: Wacana Indonesia Bubar pada 2030 dan Ancaman Polarisasi di Masyarakat

Menurut dia, hal itu terlihat dari dua timses yang saling mengadu dan melaporkan persoalan yang dianggap merugikan pasangan yang didukungnya.

"Saling mengadu dan melapor merupakan fenomena yang kita hadapi saat ini. Demokrasi pun digunakan untuk agenda kepentingan politiknya sendiri," kata dia.

Dengan kondisi ini, menurut Setyo, yang perlu diperkuat adalah seluruh institusi negara.

"Hukum di Indonesia harus baik dan kemudian diterapkan juga dengan baik. Tidak ada solusi lainnya, hukum perlu diimplikasikan berdasarkan nilai Pancasila dan HAM," kata dia.

Baca juga: Gerindra-PKS-PAN Kembali Mesra, Polarisasi Politik 2014 Bisa Terulang

Sementara itu, Komaruddin Hidayat menilai, demokrasi yang digunakan untuk kepentingan individu atau kelompok pada Pemilu 2019 ini sebenarnya terlihat dari cara yang dilakukan tim pasangan calon untuk mendapatkan simpati masyarakat.

"Para caleg dan paslon capres-cawapres sudah mengeluarkan uang yang banyak, makanya mereka harus menang. Untuk mendapatkan suara, mereka menggunakan uang, selebriti, dan isu agama," kata Komaruddin.

"Agama dan uang menjadi instrumental. Ketika sudah dibeli, maka suara masyarakat telah hilang. Ada suatu kompromi yang bisa berujung pada pembusukan," lanjut dia.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh pihak untuk mawas diri pada Pemilu 2019. Sebab, terdapat kerawanan yang luar biasa jika polarisasi terus terjadi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 5 Juli: Tambah 16, RSD Wisma Atlet Tangani 648 Pasien Covid-19

UPDATE 5 Juli: Tambah 16, RSD Wisma Atlet Tangani 648 Pasien Covid-19

Nasional
RUU PKS Diusulkan Ditunda, Amnesty: Wakil Rakyat Tak Sensitif...

RUU PKS Diusulkan Ditunda, Amnesty: Wakil Rakyat Tak Sensitif...

Nasional
Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

Nasional
Ini Data WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19 Hingga 5 Juli 2020

Ini Data WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19 Hingga 5 Juli 2020

Nasional
Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

Nasional
UPDATE: Ada 62.142 Kasus Covid-19 Hingga Masyarakat yang Masih Bandel

UPDATE: Ada 62.142 Kasus Covid-19 Hingga Masyarakat yang Masih Bandel

Nasional
Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Nasional
Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Nasional
Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Nasional
Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Nasional
7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Nasional
1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X