Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polarisasi di Pilkada DKI Dinilai Tak Akan Terulang di Pilkada Serentak

Kompas.com - 07/03/2018, 16:23 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menilai, polarisasi yang terjadi selama pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta beberapa waktu silam tak akan terulang di pilkada daerah lainnya.

Sebab, berbagai koalisi pilkada di daerah lainnya kerapkali bersifat dinamis dan luwes.

"Contoh Jawa Barat, di Jakarta kan (koalisi) terbelah dua, di sana terbelah 4 calon. Partai yang utama di sini PDI-P versus Gerindra, di Jawa Barat ada dua calon lagi, yang menurut survey justru yang menang dari kelompok lain," kata Jimly pada diskusi media bertema Peta Politik Indonesia: Kiprah ICMI dalam Tahun Politik 2018, di Jakarta, Rabu (7/3/2018).

(Baca juga: Pengalaman Pilkada DKI Jangan Terulang pada Pilkada Serentak 2018)

Oleh karena itu, Jimly melihat situasi itu justru akan menggembirakan, karena tidak ada polarisasi yang keras dalam pilkada di daerah lainnya.

Ia optimis jika polarisasi di pilkada daerah lebih dinamis, maka pelaksanaan pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2019 akan berlangsung dengan aman.

"Kalau aman insya allah Pilpres dan Pemilu 2019 akan mengantarkan tahapan kemajuan bangsa kita ke depan secara lebih pasti," ujarnya.

Selain itu, lemahnya polarisasi akan membuat peredaran isu berbau suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) bisa dikendalikan dengan baik. Situasi itu, kata Jimly, akan membuat kalangan masyarakat di daerah tak akan mudah terpecah belah dengan polarisasi yang ada.

"Insya Allah lancar mari kita melihat dengan enjoy, enggak usah tegang," katanya.

(Baca juga: Buya Syafii Khawatir Virus Jahat Pilkada DKI Jakarta Jangkiti Pilkada Jabar)

Jimly pun juga berpesan agar para calon kepala daerah tetap menjaga dan menghormati sesama saudara sebangsa agar tak ada alasan untuk berkoniIik yang mengakibatkan kerawanan sosial.

"ICMI mengimbau agar politik identitas tidak dipertajam sehingga menimbulkan konIIik dan kerawanan sosial di masyarakat," ujarnya.

ICMI menegaskan agar setiap pergulatan politik di Indonesia seIaIu membudayakan sikap santun dan saling menghormati.

Kompas TV Partai Gerindra masih akan mempertimbangkan strategi pemenangan di DKI Jakarta untuk Pilkada daerah lainnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com