Bantah Isu Kenaikan Harga Bahan Pokok, Jokowi Bandingkan Inflasi Saat Ini dengan Akhir Era SBY

Kompas.com - 12/03/2019, 11:11 WIB
Presiden Joko Widodo membubuhkan tanda tangan ketika meresmikan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar di Gerbang Tol Natar, Lampung Selatan, Lampung, Jumat (8/3/2019). Presiden meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Tinggi Besar sepanjang 140,9 kilometer dalam rangka konektivitas dan percepatan jalur distribusi dari Pulau Jawa ke Sumatera atau sebaliknya. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo membubuhkan tanda tangan ketika meresmikan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar di Gerbang Tol Natar, Lampung Selatan, Lampung, Jumat (8/3/2019). Presiden meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Tinggi Besar sepanjang 140,9 kilometer dalam rangka konektivitas dan percepatan jalur distribusi dari Pulau Jawa ke Sumatera atau sebaliknya.
Penulis Ihsanuddin
|

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo tak setuju jika ada anggapan harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan di era pemerintahannya.

Kepala Negara menegaskan, harga bahan pokok selama 4,5 tahun terakhir terkendali. Hal ini bisa dilihat dari angka inflasi yang rendah di kisaran 3 persen.

Jokowi lantas membandingkan angka inflasi saat ini dengan angka pada akhir era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kalau kita bandingkan dengan 2014 akhir, 8 persen lebih inflasi kita, 8,3 persen," kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang Selatan, Selasa (12/3/2019).

Baca juga: TKN: Program Jokowi Jelas, Tidak di Awang-awang

Jokowi mengatakan, pemerintah bekerja keras untuk mengendalikan inflasi. Pada 2015, inflasi turun drastis ke angka 3,3 persen. Pada 2016, inflasi kembali turun ke 3,02 persen.

Pada 2017, inflasi sedikit naik, tetapi masih terkendali di angka 3,61 persen. Sementara tahun lalu, inflasi kembali turun ke level 3,13 persen.

Baca juga: Jokowi Teken PP, Gaji Perangkat Desa Setara PNS Golongan IIA, Berapa Besarannya?

"Artinya, bapak ibu sekalian, pengendalian harga itu bisa dilakukan dan pada angka yang sangat rendah. Jadi, kalau ada yang menyampaikan harga-harga naik, ya kalau satu-dua barang itu biasa. Tapi rata-rata teori ekonomi, yang namanya inflasi berkaitan dengan pengendalian harga," kata Jokowi.

"Kalau sekarang inflasi 3,13 persen, dibanding 2014 kita ini turunnya sangat anjlok sekali, dari 8,3 menjadi 3,13. Supaya kita tahu semuanya," kata mantan Wali Kota Solo ini.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bamsoet Jamin Tetap 'All Out' Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Bamsoet Jamin Tetap "All Out" Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Nasional
Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Nasional
Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Nasional
Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Nasional
Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Nasional
Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Nasional
Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Nasional
Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Nasional
Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Nasional
Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Nasional
Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Nasional
Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Nasional
KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

Nasional
Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Nasional
BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X