Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beredar Video "Pelajaran Agama Dihapus jika Jokowi Terpilih", Ini Respons TKN

Kompas.com - 06/03/2019, 13:16 WIB
Jessi Carina,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengomentari video kampanye seorang perempuan yang menyebut pelajaran agama akan dihapus jika Jokowi terpilih.

Menurut Hasto, kampanye itu dilakukan pendukung Prabowo-Sandiaga untuk menutupi kelemahan pasangan calon yang didukungnya.

"Sebenarnya hoaks itu untuk menutup kelemahan dari mereka. Ketika mereka menggunakan isu Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin tidak Islami, bagaimana mungkin seorang ulama besar tidak Islami? Itukan untuk menutup mereka (Prabowo-Sandi) yang tidak Islami," ujar Hasto melalui keterangan tertulis, Rabu (6/3/2019).

Baca juga: TKN Siapkan Langkah Hukum Terkait Video Pelajaran Agama Dihapus jika Jokowi Terpilih

Hasto mengajak semua pihak untuk berkampanye secara positif. Dia berharap kampanye hitam seperti ini tidak mencoreng Pemilihan Presiden 2019.

Hasto mengingatkan ini bukan pertama kalinya kampanye hitam terkait agama menimpak Jokowi-Ma'ruf.

Sebelumnya ada hoaks yang menyebut azan tidak akan terdengar lagi jika Jokowi-Ma'ruf terpilih.

"Bagaimana mungkin Kiai Ma'ruf mau melarang azan?" kata dia.

Baca juga: Jokowi: Katanya Pemerintah Melarang Azan, Masuk Logika Enggak?

Sebuah video berisi kampanye hitam beredar di daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam video tersebut, terdapat ibu-ibu yang menyampaikan bahwa pelajaran agama akan dihapus jika Jokowi-Ma'ruf menang.

Berikut ini adalah kutipan perkatan perempuan yang ada dalam video tersebut :

"Bukannya kita mau ini, kalau kita memilih Prabowo itu kan kita pikirkan nasib agama kita anak-anak kita, walaupun kitanya tidak menikmati, 5 tahun 10 tahun yang akan datang ini, apakah kita mau kalau pelajaran agama di sekolah dihapuskan oleh Jokowi bersama ininya.. Itu kan salah satu programnya mereka. Yang pertama pendidikan agama dihapus dari sekolah-sekolah,"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com