Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Katanya Pemerintah Melarang Azan, Masuk Logika Enggak?

Kompas.com - 27/02/2019, 15:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

BANJAR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) memerangi hoaks dan fitnah yang marak di masyarakat belakangan ini.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato di acara Musyawarah Nasional Alim Ulama serta Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Al Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019) siang.

"Saya titip ini direspons dengan baik oleh NU. Terutama kalau ada fitnah, isu-isu dari pintu ke pintu," ujar Presiden.

"Jika yang disampaikan ajakan kebaikan, silahkan, enggak apa-apa. Tapi jika yang disampaikan adalah hal-hal meresahkan dan mengkhawatirkan masyarakat, kita harus berani merespons," lanjut Jokowi.

Baca juga: Respons Jokowi soal Kampanye Hitam Ibu-ibu di Karawang

Ia mencontohkan hoaks dan fitnah yang baru-baru ini menyerang pemerintahan Jokowi, yakni apabila Jokowi terpilih di Pilpres 2019, maka suara azan akan dilarang.

Selain itu, isu lainnya adalah pernikahan sejenis akan dilegalkan oleh pemerintah apabila Jokowi terpilih kembali pada periode kedua.

"Misalnya pemerintah akan melarang adzan. Logikanya masuk enggak?" tanya Jokowi.

"Enggak," jawab peserta acara serempak.

"Logikanya masuk atau enggak masuk, tapi banyak masyarakat kita itu percaya. Makanya kalau hal-hal seperti ini tidak kita respons, masyarakat kita akan termakan," lanjut Jokowi.

Baca juga: Maruf Amin: Saya Tukang Azan, Kok Dibilang Enggak Ada Azan?

Presiden Jokowi membuka Munas serta Konbes NU 2019 pada penghujung pidatonya.

Turut hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Hadir pula Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Agil Siradj dan Mustasyar NU Kiai Haji Ma'ruf Amin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com