Kompas.com - 03/03/2019, 14:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menilai air, pangan, dan energi masih menjadi isu utama yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia.

Ia mengatakan, Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) menyebut ada lingkaran setan terkait ketimpangan yang disebabkan krisis pangan, energi, dan air.

Prabowo menilai permasalahan di tiga sektor tersebut masih menghantui Indonesia lantaran terjadi ledakan jumlah penduduk dan perubahan iklim dunia.

Baca juga: Prabowo: Di Orde Baru Pun Ada Keberhasilan untuk Rakyat dan Negara

Menurut Prabowo ada 4,5 juta kelahiran di Indonesia setiap tahunnya sehingga pemerintah harus berpikir menyediakan pangan dan kebutuhan lainnya untuk bayi-bayi tersebut.

"Berarti kelahiran tiap tahun bisa terjadi 4 juta lebih, 4,5 juta lebih. Mulut baru harus kita santuni, harus kita siapkan, tiap tahun. Dalam lima tahun berarti 20 juta warga negara Indonesia baru, 20 juta orang butuh tambahan makanan, butuh sekolah, butuh rumah sakit," ujar Prabowo, saat menyampaikan sambutan di acara Silaturahim dan Konsolidasi Nasional Aliansi Pencerah Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Minggu (3/3/2019).

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah harus memikirkan permasalahan tersebut.

Baca juga: PDI-P: AHY Pidato karena Aspirasi Tersumbat di Kubu Prabowo

Jika tidak ditangani, maka permasalahan tersebut akan memunculkan ketimpangan sosial.

Prabowo mengatakan, permasalahkan ketimpangan sosial yang tak terselesaikan bisa mengarah pada munculnya huru-hara.

"Jika ini tidak ditangani sekarang terjadi ketimpangan ekonomi, disparity. Kalau ketimpangan ekonomi biasanya terjadi huru-hara. Orang yang tidak makan masa dia mau nunggu tidak makan? Menuju ke negara gagal. Ini United Nation," kata Prabowo.

"Pangan, energi, water. Ya kan. Kita bikin infrastruktur yang hebat-hebat, kalau enggak ada makan piye? Ya kan. Punya jalan tol bagus, enggak ada bahan bakar, ya terpaksa pakai kuda juga," ujarnya. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Serbia, Bahas Kerja Sama Perdagangan

Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Serbia, Bahas Kerja Sama Perdagangan

Nasional
Wamenkes: Saat Ini Covid-19 Belum Endemi, tapi Pandemi yang Terkendali

Wamenkes: Saat Ini Covid-19 Belum Endemi, tapi Pandemi yang Terkendali

Nasional
Elektabilitasnya Rendah, Cak Imin Dinilai Hanya Bercanda soal Syarat Diusung Capres

Elektabilitasnya Rendah, Cak Imin Dinilai Hanya Bercanda soal Syarat Diusung Capres

Nasional
Siapa Harun Masiku yang Jadi Buronan KPK dan Mengapa Sulit Ditangkap?

Siapa Harun Masiku yang Jadi Buronan KPK dan Mengapa Sulit Ditangkap?

Nasional
KPU: Pemilu Ajang Legal Meraih atau Pertahankan Kekuasaan, Tensi Politik Akan Tinggi

KPU: Pemilu Ajang Legal Meraih atau Pertahankan Kekuasaan, Tensi Politik Akan Tinggi

Nasional
Wamenkes Merasa Pede Libur Lebaran Tak Tingkatkan Kasus Covid-19

Wamenkes Merasa Pede Libur Lebaran Tak Tingkatkan Kasus Covid-19

Nasional
Penolakan Gubernur Lantik Penjabat Dinilai karena Dampak Ketiadaan Regulasi soal Pemilihan

Penolakan Gubernur Lantik Penjabat Dinilai karena Dampak Ketiadaan Regulasi soal Pemilihan

Nasional
Kapolri: Pemilu 2024 Jauh Lebih Kompleks, Perlu Pengamanan Lebih Awal

Kapolri: Pemilu 2024 Jauh Lebih Kompleks, Perlu Pengamanan Lebih Awal

Nasional
Pimpinan Komisi II Sebut Gubernur Harus Lantik Penjabat yang Ditunjuk Mendagri

Pimpinan Komisi II Sebut Gubernur Harus Lantik Penjabat yang Ditunjuk Mendagri

Nasional
MAKI: Koruptor Seharusnya Dituntut 20 Tahun atau Seumur Hidup

MAKI: Koruptor Seharusnya Dituntut 20 Tahun atau Seumur Hidup

Nasional
Jokowi Beri Tugas Khusus Lagi buat Luhut, Kali Ini Urusan Minyak Goreng

Jokowi Beri Tugas Khusus Lagi buat Luhut, Kali Ini Urusan Minyak Goreng

Nasional
Wamenkes: Kalau Kasus Hepatitis Akut Merebak Cepat, Kita Bentuk Satgas

Wamenkes: Kalau Kasus Hepatitis Akut Merebak Cepat, Kita Bentuk Satgas

Nasional
KPK: Analisis Vonis Kasus Korupsi 2021 ICW Salah Kaprah

KPK: Analisis Vonis Kasus Korupsi 2021 ICW Salah Kaprah

Nasional
Mentan: Hewan Kurban Tak Berasal dari Daerah Zona Merah PMK

Mentan: Hewan Kurban Tak Berasal dari Daerah Zona Merah PMK

Nasional
Namanya Diganti Jadi Partai Mahasiswa Indonesia, Parkindo 1945: Ini Cacat Hukum

Namanya Diganti Jadi Partai Mahasiswa Indonesia, Parkindo 1945: Ini Cacat Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.