Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Sebut Partai Demokrat Solid di Koalisi Adil Makmur

Kompas.com - 03/03/2019, 14:39 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno memastikan Partai Demokrat akan tetap berada di barisan pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Seperti diketahui, Partai Demokrat bersama PAN, PKS, dan Partai Gerindra serta Partai Berkarya tergabung dalam Koalisi Adil Makmur mendukung pasangan capres cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Sandiaga menyampaikan hal tersebut merespons Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang menilai pidato politik Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dilakukan karena ada aspirasi yang tersumbat pada koalisi paslon presiden dan wakil presiden 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Saya baru bertemu AHY minggu lalu, terus saya WA-an cukup intens dengan beliau dan memang beliau menyampaikan untuk Prabowo-Sandi kuat, Demokrat juga harus kuat dan saya sepakat," kata Sandiaga di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Minggu (3/3/2019), seperti dikutip Antara.

"Jadi, dia bilang kita bagi tugas dia memastikan bahwa Demokrat kuat dan di daerah-daerah yang Demokrat kuat bersama Prabowo-Sandi," lanjut Sandiaga.

Selain AHY, Sandiaga juga mengaku berkomunikasi dengan sejumlah elite Partai Demokrat lainnya.

Baca juga: Maruf Amin Nilai Demokrat Cenderung Netral pada Pemilu 2019

Dalam sejumlah kesempatan kampanye ke daerah, Sandiaga juga kerap didampingi oleh kader Partai Demokrat.

Saat di Majalengka, Sandiaga melakukan kegiatan kunjungan bersama kader Demokrat.

"Saya laporkan kepada Mas AHY. Mas AHY kita harus bersinergi dan kita terus memastikan hubungan antara Partai Demokrat dan koalisi Adil Makmur terus langgeng. Demorat harus kuat parpol lain harus kuat karena Prabowo-Sandi harus didukung koalisi yang kuat juga," kata Sandiaga.

Ia memastikan Partai Demokrat bersama PKS, PAN, Gerindra, dan Berkarya makin solid mendukung Prabowo-Sandiaga.

"Kami dari pertama sepakat bahwa Demokrat ada di Koalisi Indonesia Adil Makmur. Kita fokus saja, saya yakin kalau kami fokus 45 hari ke depan momentum ada di pihak kami, sentimen positif ada di Prabowo Sandi," kata Sandiaga.

Baca juga: PDI-P: AHY Pidato karena Aspirasi Tersumbat di Kubu Prabowo

Diberitakan sebelumnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menilai aspirasi Partai Demokrat tersumbat pada Koalisi Adil dan Makmur. Kondisi ini membuat AHY menggelar pidato politik terkait rekomendasi untuk presiden terpilih pada Pemilu 2019.

"Siapa pun bisa menyampaikan pidato politik, tentu saja mungkin ada aspirasi yang tersumbat ya di pasangan 02, sehingga Pak AHY harus melakukan pidato politik," kata Hasto dalam Safari Kebangsaan IX PDI Perjuangan, di Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Sabtu (2/3/2019), seperti dikutip Antara.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini mengatakan, pidato politik jelang pemilihan presiden seharusnya dilakukan oleh calon presiden dan wakil presiden yang berkontestasi seperti yang dilakukan Prabowo dan Jokowi.

Kompas TV Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono berpidato politik pasca ditunjuk oleh Ketua Umum Partai DemokratSBYsebagai penanggung jawab pemenangan Pemilu 2019 Partai Demokrat. Dalam pidatonya AHYmenyampaikan rekomendasi Partai Demokrat kepada Presiden terpilih di Pilpres 2019. Partai Demokrat menilai Presiden terpilih nanti harus mampu memperbaiki kondisi perekonomian yang dinilai Demokrat tengah sulit dan memperluas lapangan kerja.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com