Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: AHY Pidato karena Aspirasi Tersumbat di Kubu Prabowo

Kompas.com - 02/03/2019, 12:11 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

LAMPUNG TENGAH, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, pidato politik Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dilakukan karena ada aspirasi yang tersumbat pada koalisi paslon presiden dan wakil presiden 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Siapa pun bisa menyampaikan pidato politik, tentu saja mungkin ada aspirasi yang tersumbat ya di pasangan 02, sehingga Pak AHY harus melakukan pidato politik," kata Hasto dalam Safari Kebangsaan IX PDI Perjuangan, di Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Sabtu (2/3/2019), seperti dikutip Antara.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini mengatakan, pidato politik jelang pemilihan presiden seharusnya dilakukan oleh calon presiden dan wakil presiden yang berkontestasi seperti yang dilakukan Prabowo dan Jokowi.

Baca juga: Pidato Politik AHY, dari soal Program Zaman SBY hingga Nurhadi-Aldo

"Ya pidato politik dalam situasi seperti ini, bagi kami dilakukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden," katanya.

Meski demikian, Hasto menilai positif pidato politik AHY, selama itu mencerahkan dan membangun peradaban untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Kami menilai itu merupakan hal yang positif, karena memang sudah menjadi hak tiap pimpinan parpol untuk menyampaikan pidato," katanya.

Baca juga: Jokowi Mengaku Elektabilitasnya di Jabar Turun 8 Persen karena Fitnah

Ia menegaskan, bagi koalisinya pidato politik kebangsaan difokuskan untuk memberikan penjelasan pada rakyat soal visi misi Jokowi-Ma'ruf Amin, termasuk juga soal hal strategis yang akan dilakukan.

"Begitu pun pidato politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebelumnya juga mempertegas komitmen terhadap hal-hal strategis apa yang dilakukan Pak Jokowi," kata Hasto.

Sebelumnya, AHY menyampaikan pidato politik. AHY mengungkap kondisi dan situasi politik mutakhir, tantangan, dan kesulitan yang dihadapi bangsa ini.

Kemudian, AHY merekomendasikan presiden terpilih nanti untuk melakukan sejumlah perbaikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com