Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi: SBY Paksakan AHY Sejajar dengan Capres/Cawapres

Kompas.com - 02/03/2019, 16:00 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengkritisi orasi politik Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat (Kogasma PD) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang berisi rekomendasi untuk presiden mendatang.

Juru bicara Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma’ruf Amin itu menilai AHY yang miskin pengalaman di bidang politik terkesan menggurui dan bertindak prematur.

“Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan AHY untuk presiden mendatang rasanya terlalu prematur, mengingat kontestasi pemilihan presiden saat ini sedang berlangsung,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/3/2019).

Baca juga: PDI-P: AHY Pidato karena Aspirasi Tersumbat di Kubu Prabowo

Misbakhun mengatakan, akan lebih elok jika AHY menyampaikan rekomendasi politiknya langsung kepada Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sebab, Partai Demokrat merupakan salah satu anggota koalisi partai pengusung pasangan nomor urut 02 itu.

“Rasanya akan lebih elok jika rekomendasi dari anggota koalisi partai pendukung diberikan kepada Prabowo-Sandi. Masukkan rekomendasi AHY itu sebagai bagian dari program-program kerja dalam kampanye bersama,” kata Misbakhun.

Lebih lanjut, Misbakhun menduga orasi politik AHY yang disiarkan langsung di televisi justru mencerminkan kegelisahan Demokrat sebagai pengusung Prabowo-Sandi.

Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun,Kompas.com/Robinson Gamar Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun,

Baca juga: Pidato Politik AHY, dari soal Program Zaman SBY hingga Nurhadi-Aldo

Dalam analisis Misbakhun, orasi AHY memunculkan kesan koalisi pengusung Prabowo-Sandi tak terlalu menggubris partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

“Demokrat ini dulu pernah membawa AHY untuk menjadi cawapres ke partai-partai koalisi tetapi tidak bisa dicalonkan. Sekarang AHY muncul di panggung eksklusif nan megah dan berpidato. Bisa jadi itu karena Partai Demokrat sudah tidak didengarkan oleh partai-partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi sehingga memaksa mereka harus membuat panggung sendiri,” ujar Misbakhun.

Baca juga: Pidato Politik, AHY Singgung Fenomena Nurhadi-Aldo dan Tingginya Potensi Golput

Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur, itu juga menilai isi pidato AHY malah menunjukkan Demokrat tak punya solusi teknis atas berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia. Padahal, kata Misbakhun, partai politik adalah alat perjuangan untuk mencapai cita-cita besar rakyat Indonesia.

“Di saat paslon capres dan cawapres sudah bicara biodiesel dan B20, bicara unicorn dan Palapa Ring sebagai infrastrukturnya, Partai Demokrat masih berkutat membicarakan masalah, bukan solusi. Masih sangat umum, global dan jauh dari detil teknis penyelesaian masalahnya,” kata Misbakhun.

Baca juga: AHY Minta Presiden Terpilih Perbanyak Pusat Inkubasi Start-up

Misbakhun menyarankan, AHY lebih sering bergaul dengan berbagai kalangan ketimbang tampil eksklusif di panggung.

Hal itu untuk menempa AHY agar bisa berjiwa besar dalam menyikapi sebuah keputusan politik yang tak selalu menguntungkan putra sulung SBY itu ataupun Partai Demokrat.

“SBY terlalu memaksakan untuk mendudukan AHY sejajar dengan capres-cawapres yang saat ini sedang melakukan konstestasi. Mendudukan AHY yang miskin pengalaman dan rekam jejak untuk merasa pantas menyampaikan rekomendasi kepada presiden yang akan datang, sama saja SBY meletakkan Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf lebih rendah dari AHY,” ujar Misbakhun.

Baca juga: AHY: Hukum Terkesan Tebang Pilih, Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas

Sebelumnya, AHY menyampaikan pidato politik pada Jumat (2/3/2019) malam. AHY mengungkap kondisi dan situasi politik mutakhir, tantangan, dan kesulitan yang dihadapi bangsa ini. Kemudian, AHY merekomendasikan presiden terpilih nanti untuk melakukan sejumlah perbaikan.

Kompas TV Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono berpidato politik pasca ditunjuk oleh Ketua Umum Partai DemokratSBYsebagai penanggung jawab pemenangan Pemilu 2019 Partai Demokrat. Dalam pidatonya AHYmenyampaikan rekomendasi Partai Demokrat kepada Presiden terpilih di Pilpres 2019. Partai Demokrat menilai Presiden terpilih nanti harus mampu memperbaiki kondisi perekonomian yang dinilai Demokrat tengah sulit dan memperluas lapangan kerja.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com