Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Sebut Visi Jokowi-Ma'ruf Perhatikan Penyandang Disabilitas

Kompas.com - 28/02/2019, 19:36 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengklaim, salah satu isu yang menjadi perhatian paslon nomor urut 01 itu adalah pelayanan penyandang disabilitas.

Menurut Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, isu disabilitas menjadi sangat penting karena menyangkut dengan pelayanan setara yang diberikan oleh negara terhadap warga negara. Oleh karenanya, isu disabilitas menjadi fokus Jokowi-Ma'ruf.

Ace menjelaskan hal itu usai debat timses pasangan capres cawapres peserta pemilu 2019 dengan tema Membangun Indonesia Inklusif Disabilitas, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019).

Baca juga: Mbah Moen Doakan Pemerintahan Kedua Jokowi Lebih Baik

"Dalam visi Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf disebutkan bahwa pasangan kami itu akan memperhatikan perlindungan terhadap kelompok difabel untuk mendapatkan layanan yang setara dengan warga negara. Dalam hal misalnya pendidikan, kesehatan, dan juga lingkungan sosial yang kondusif bagi kelompok difabel tersebut," kata Ace. 

Ace mengatakan, penyandang disabilitas harus mendapatkan pelayanan yang inklusif.

Mereka harus mendapatkan layanan pendidikan yang baik dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Penyandang disabulitas juga harus punya akses terhadap ketenagakerjaan, bisa mendapatkan kewirausahaan, dan diberikan kesempatan yang sama sebagai warga negara.

Baca juga: Survei Cyrus: Elektabilitas Jokowi-Maruf 55,2 Persen, Prabowo-Sandi 36 Persen

Menurut Ace, salah satu bukti kinerja pemerintahan Jokowi terkait pelayanan penyandang disabilitas telah dibuktikan dalam ajang Asian Para Games 2018.

"Itu telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi pada saat tahun yang lalu secara sukses menyelenggarakan Asian Para Games yang itu menunjukan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki perhatian terhadap kelompok disabilitas," kata dia.

Kompas TV Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi sudah melaporkan sumbangan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum. Namun hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan partisipasi publik untuk ikut menyumbang dana kampanye masih minim. Padahal keterlibatan publik diharapkan bisa mengurangi ketergantungan dana kampanye pada pemlik modal besar. Bagaimana mendorong publik untuk lebih berpartisipasi mendanai kampanye sehingga bisa mengurangi ketergantungan dana kampanye dari pemilik modal? Serta bagaimana semua pihak bisa ikut menjaga transparansi dana kampanye? Untuk membahasnya sudah hadir di Peneliti Litbang Kompas, Benedicta Irene Purwantari kemudian Peneliti ICW Almas Sjafrina serta peneliti Perludem Heroik M Pratama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com