Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kampanye Rapat Umum Dibagi dalam 2 Zona, Masing-masing Selama 3 Hari

Kompas.com - 27/02/2019, 18:08 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberlakukan sistem zonasi dalam pelaksanaan kampanye metode rapat umum.

Sistem ini mengelompokan 34 provinsi di Indonesia menjadi dua bagian yang nantinya menjadi acuan bagi peserta pemilu melakukan kampanye.

Peserta pemilu dalam hal ini adalah partai politik dan pasangan capres-cawapres.

"Kampanye rapat umum parpol dan pasangan capres cawapres dibagi menjadi dua zona, pembagian itu berdasarkan pulau per pulau," kata komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Baca juga: KPU Fasilitasi Kampanye Capres-Cawapres dan Parpol di Media Daring

"Kita namai zona A dan zona B. Masing-masing zona ini terdiri dari 17 provinsi," sambungnya. 

Wahyu mengatakan, zonasi diberlakukan supaya peserta pemilu tertib dalam berkampanye.

Peserta pemilu tidak diperbolehkan berkampanye di dua zona yang berbeda dalam satu hari yang sama.

Baca juga: Sibuk Kampanye, Prabowo Belum Teken Surat Cawagub DKI

KPU akan memastikan seluruh peserta pemilu mendapat jadwal kampanye yang adil.

"Kita pastikan bahwa setiap peserta pemilu akan mendapatkan jadwal kampanye rapat umum yang adil dan setara," ujar Wahyu.

Nantinya, partai politik peserta pemilu diatur untuk mendapatkan jadwal kampanye di zona yang sama dengan pasangan capres cawapres yang didukungnya. Untuk parpol yang tak mendukung paslon tertentu bebas memilih zonasi.

Baca juga: Menurut Mahfud MD, Video Dugaan Kampanye Hitam di Karawang Berpotensi Langgar UU ITE

Peserta pemilu diberi waktu 3 hari untuk berkampanye di zona masing-masing. Dalam satu hari, diperbolehkan untuk berpindah provinsi asal tidak lintas zona.

"Jadi misalnya (paslon) 01 di zona A 3 hari, (paslon) 02 kampanye di zona B 3 hari. Setelah 3 hari bergeser zonanya. Prinsip keadilan itu kita jamin per zona, begitu juga di pulau-pulau lain," kata Wahyu. 

Pembagian zonasi ini akan ditentukan melalui sistem undian dalam rapat selanjutnya yang akan digelar Selasa (5/3/2019).

Baca juga: TKN Imbau Pendukung Jokowi-Maruf Tak Ikut Sebarkan Kampanye Hitam

Kampanye rapat umum merupakan metode kampanye yang dilakukan di tempat terbuka tanpa pembatasan jumlah massa. Metode ini baru boleh dilakukan 21 hari jelang masa akhir kampanye, yaitu 24 Maret-13 April 2019.

Berikut pembagian wilayah kampanye rapat umum berdasar zonasi:

Zona A

  1. Aceh
  2. Sumatera Utara
  3. Sumatera Barat
  4. Riau
  5. Jambi
  6. Banten
  7. Jakarta
  8. Jawa Barat
  9. Kalimantan Barat
  10. Kalimantan Tengah
  11. Kalimantan Selatan
  12. Sulawesi Selatan
  13. Sulawesi Tengah
  14. Sulawesi Utara
  15. Nusa Tenggara Timur
  16. Maluku
  17. Papua

Baca juga: Tim Prabowo Minta Jokowi Transparan soal Penggunaan Hak Cuti Kampanye

Zona B

  1. Bengkulu
  2. Lampung
  3. Sumatera Selatan
  4. Bangka Belitung
  5. Kepulauan Riau
  6. Jawa Tengah
  7. Yogyakarta
  8. Jawa Timur
  9. Bali
  10. Nusa Tenggara Barat
  11. Kalimantan Utara
  12. Kalimantan Timur
  13. Sulawesi Barat
  14. Gorontalo
  15. Sulawesi Tenggara
  16. Maluku Utara
  17. Papua Barat
Kompas TV Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengakui, ketiga perempuan yang jadi tersangkakasusdugaan pelanggaran undang-undang ITE dan melakukan kebohonganterhadap pasangan capres Joko Widodo dan Ma’ruf Amin di Karawang, Jawa Barat, adalah relawan pendukung Prabowo-Sandi. BPN menyatakan cara-cara kampanye yang dilakukan ketiganya bukanlah standar kampanye yang diarahkan BPN Prabowo-Sandi. Meski begitu, tidak ada satu pun kecaman yang dikeluarkan, terhadap kampanye hitam ketiga perempuan itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Nasional
Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Nasional
Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Nasional
Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Nasional
Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com