Kompas.com - 25/02/2019, 19:02 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan pedagang saat meninjau barang kebutuhan pokok di Pasar Pelemgading, Cilacap, Jawa Tengah, Senin (25/2/2019). Disela kunjungan kerjanya, Presiden menyempatkan meninjau harga kebutuhan pokok di pasar tradisonal. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama. PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan pedagang saat meninjau barang kebutuhan pokok di Pasar Pelemgading, Cilacap, Jawa Tengah, Senin (25/2/2019). Disela kunjungan kerjanya, Presiden menyempatkan meninjau harga kebutuhan pokok di pasar tradisonal. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membagikan 1.500 sertifikat tanah untuk masyarakat di Cilacap, Jawa Tengah, dan sekitarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir di GOR Tenis Indoor Cilacap, Senin (25/2/2019), dan menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat kepada 12 perwakilan dari empat kabupaten.

Ia menyerahkan 1.500 sertifikat kepada masyarakat penerima sertifikat dari empat kabupaten, meliputi Cilacap, Banjarnegara, Banyumas, dan Purbalingga.

"Kenapa ada sengketa tanah? Karena dari 120 juta bidang lahan di seluruh Indonesia baru 40 juta yang disertifikatkan, kurang 80 juta lahan," katanya.

Baca juga: Janji Jokowi Bagikan 11 Juta Sertifikat Tanah untuk Rakyat hingga Tahun Depan

Pada kesempatan itu Presiden berjanji akan mempercepat sertifikasi lahan untuk rakyat demi meminimalkan konflik atau sengketa lahan di Indonesia.

Ia juga berpesan kepada masyarakat penerima sertifikat untuk menjaga sertifikat yang telah diterimanya dengan baik.

Di samping itu, bagi mereka yang ingin menjadikan sertifikatnya sebagai agunan untuk modal usaha, Presiden juga berpesan agar masyarakat hati-hati dan memperhitungkan dengan cermat kemampuan membayarnya.

Baca juga: Ketika Sertifikat Tanah Dijadikan Objek Pungli..

Presiden Jokowi juga menyempatkan untuk berdialog dengan dua masyarakat yang diundangnya untuk maju ke depan.

Ponirah, warga Jetis, Purbalingga, saat berdialog dengan Presiden mengatakan ingin mengagunkan sertifikatnya untuk mendapatkan modal usaha sebesar Rp10 juta.

Jokowi kemudian berpesan agar Ponirah memperhitungkan dengan baik modal yang akan dipinjamnya ke bank itu dan mengingatkan agar dana tersebut seluruhnya digunakan untuk modal usaha.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketok Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Ketok Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Nasional
Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Nasional
RUU TPKS Disahkan Sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

RUU TPKS Disahkan Sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

Nasional
Warga Non-lansia Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Syaratnya

Warga Non-lansia Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Syaratnya

Nasional
Kemenkes Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Tak Cukup Hanya Satu Dosis

Kemenkes Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Tak Cukup Hanya Satu Dosis

Nasional
Sepanjang Tahun 2021, Dewas KPK Telah Keluarkan 186 Izin Penindakan

Sepanjang Tahun 2021, Dewas KPK Telah Keluarkan 186 Izin Penindakan

Nasional
Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru

Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua Panja RUU TPKS Harap Presiden Segera Kirim Surpres Pekan Ini

Ketua Panja RUU TPKS Harap Presiden Segera Kirim Surpres Pekan Ini

Nasional
DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR

DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR

Nasional
Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Nasional
Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Nasional
Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Nasional
Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Nasional
Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.