Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Serang Prabowo soal Penguasaan Lahan, Jokowi Juga Harus Terbuka

Kompas.com - 21/02/2019, 22:36 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi menilai, capres nomor urut 01 Joko Widodo juga harus berani membuka kekayaannya.

Menurut dia, Jokowi juga harus transparan setelah mengungkapkan penguasaan lahan oleh capres nomor urut 02 Prabowo Subianto pada debat kedua Pemilihan Presiden 2019.

Hal itu disampaikan Jojo saat acara diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2019).

"Kalau dia (Jokowi) membuka harta kekayaan di kubu 02 maka itu juga harus berlaku sebaliknya untuk dirinya sendiri. Dia juga harus membuka aset harta kekayaannya secara keseluruhan," kata Jojo.

Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2019).
"Artinya publik juga mendesak dorongan untuk membuka aset kekayaan itu bukan hanya ditembakkan kepada 02, tapi juga kubu 01 harus berani menguliti dirinya sendiri," lanjut dia.

Baca juga: Polemik Serangan Jokowi soal Lahan Prabowo Dinilai Perlu Disudahi

Selain kedua capres, Jojo menilai, Tak hanya masing-masing capres, orang di sekeliling Jokowi juga didorong mengungkapkan harta kekayaannya.

Jojo berpendapat, jika hal itu dilakukan, segala anggapan bahwa Jokowi memanfaatkan posisinya sebagai petahana dapat terklarifikasi.

Menurut dia, dengan melakukan hal itu, Jokowi menunjukkan upaya membangun lingkungan sekitarnya yang bersih.

Pada akhirnya, buka-bukaan soal harta kekayaan itu akan menguntungkan Jokowi jika dilakukan dengan benar.

"Saya kira kalau Jokowi mau transparan itu tidak akan merugikan Jokowi, justru menguntungkan Jokowi juga," kata Jojo.

"Bahwa Jokowi punya good will ternyata untuk membuka ini setransparan mungkin. Jadi supaya publik tidak punya suatu kecurigaan bahwa Jokowi memanfaatkan posisinya sebagai presiden untuk menyerang kubu 02," lanjut dia.

Baca juga: Budiman Sebut Prabowo Part of The Problem dalam Isu Penguasaan Lahan

Sebelumnya, Prabowo disebut menguasai lahan seluas ratusan ribu hektar di Aceh dan Kalimantan Timur.

Pernyataan itu disampaikan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dalam debat kedua capres, Minggu (17/2/2019) malam.

Menurut Jokowi, Prabowo punya lahan di Kalimantan Timur seluas 220.000 hektar dan di Aceh Tengah seluas 120.000 hektar.

Data tersebut diakui Prabowo. Namun, ia mengaku hanya memiliki hak guna usaha (HGU). Sementara tanah tersebut milik negara.

"Itu benar, tapi itu HGU (hak guna usaha), itu milik negara. Setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela kembalikan itu semua," kata Prabowo.

Baca juga: Mengapa Prabowo Tidak Menyerang Balik Jokowi?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com