Budiman Sebut Prabowo "Part of The Problem" dalam Isu Penguasaan Lahan

Kompas.com - 21/02/2019, 17:26 WIB
Jubir TKN Jokowi-Maruf Amin, Budiman Sudjatmiko diwawancara usai Konsolidasi Pemenangan Capres Cawapres Jokowi-Maruf Amin di Sumedang, Jawa Barat, Minggu (10/2/2019). KOMPAS.com/AAM AMINULLAHJubir TKN Jokowi-Maruf Amin, Budiman Sudjatmiko diwawancara usai Konsolidasi Pemenangan Capres Cawapres Jokowi-Maruf Amin di Sumedang, Jawa Barat, Minggu (10/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-Perjuangan Budiman Sudjatmiko berpendapat, masalah kepemilikan lahan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang disinggung capres 01 Joko Widodo dalam debat bukan hal pribadi.

Menurut Budiman, Jokowi hanya menyindir ketidaksesuaian pernyataan dengan sikap yang dilakukan Prabowo.

"Yang disampaikan Pak Jokowi sebenarnya sederhana saja, ini bukan secara pribadi. Pak Prabowo sering mengatakan kekayaan tanah Indonesia dikuasai segelintir orang, ya sudah kamu ada di sana, kamu part of the problem," ujar Budiman di Posko Cemara, Kamis (21/2/2019).

Baca juga: Timses Jokowi Anggap BPN Perlebar Bahasan soal Lahan Prabowo

Budiman mengatakan, debat politik bukan cuma perkara adu intelektualitas. Moralitas para calon juga bisa dipersoalkan.

Menurut Budiman, Jokowi sedang berusaha menyampaikan bahwa selama ini bekerja semaksimal mungkin untuk rakyat.

Jokowi tidak membagikan konsesi tanah kepada pengusaha besar.

Dengan demikian, Budiman menilai aneh jika Jokowi malah dituduh tidak pro rakyat oleh Prabowo.

Baca juga: Habiburokhman Nilai Serangan Jokowi soal Lahan Prabowo Blunder

Di sisi lain, kata dia, Prabowo sendiri juga tidak memiliki legitimasi moral karena mengelola lahan yang begitu luas.

"Kamu bilang jadi pemimpin itu jadi sapu untuk kekotoran Indonesia, lah kamu kotor," ujar Budiman.

Serangan soal lahan saat debat

Sebelumnya, Jokowi mengungkap lahan milik Probowo setelah rivalnya tersebut mengomentari program sertifikasi lahan milik rakyat dalam debat kedua Pilpres 2019.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Nasional
Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Nasional
PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

Nasional
KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

Nasional
Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Nasional
IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

Nasional
Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

Nasional
Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

Nasional
Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Nasional
Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Nasional
Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X