Hakim Merry Purba Merasa Dikorbankan Panitera PN Medan

Kompas.com - 21/02/2019, 17:13 WIB
Hakim Merry Purba duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (21/2/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINHakim Merry Purba duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (21/2/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa Merry Purba merasa dikorbankan oleh panitera di Pengadilan Negeri Medan. Merry yang sebelumnya merupakan hakim adhoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan merasa dirinya menjadi korban dalam kasus suap yang melibatkan pengusaha Tamin Sukardi.

Padahal, menurut Merry, yang berkomunikasi dengan Tamin adalah panitera pengganti di PN Medan, Oloan Sianturi. Sementara, dia tidak pernah berhubungan dengan Tamin yang menjadi terdakwa kasus korupsi.

Hal itu dikatakan Merry saat menanggapi keterangan Oloan Sianturi yang dihadirkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Baca juga: Suaminya Meninggal, Merry Purba Menangis di Hadapan Majelis Hakim

"Saya tidak tahu, mereka semua ngomongin Tamin, tapi kenapa saya jadi korban. Mereka semua berhuhubungan dengan terdakwa, pihak yang sedang berperkara. Tapi kenapa saya yang dikorbankan?" Ujar Merry kepada majelis hakim.

Kepada hakim, Merry tetap berkeras bahwa dirinya tidak pernah menerima uang dari Tamin Sukardi.

Sebelumnya, dalam persidangan, Oloan mengakui sudah mengenal pengusaha Tamin Sukardi dan stafnya Sudarni sejak 2012. Oloan mengaku dihubungi pada Agustus 2018, saat Tamin menjadi terdakwa kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Medan.

Awalnya, menurut Oloan, dia dihubungi oleh Sudarni dan Tamin. Keduanya meminta alamat tempat tinggal hakim Sontan Merauke Sinaga, salah satu yang menangani perkara Tamin.

Kemudian, dalam rekaman pembicaraan yang diputar jaksa, terungkap bahwa Oloan sempat berbicara dengan Tamin beberapa jam sebelum sidang putusan pada 27 Agustus 2018. Oloan dan Tamin membicarakan mengenai rapat musyawarah hakim dan kemungkinan vonis yang akan dijatuhkan.

Baca juga: Suaminya Meninggal, Merry Purba Menangis di Hadapan Majelis Hakim

Kemudian, setelah Tamin divonis bersalah dan dihukum penjara, Sudarni kembali menghubungi Oloan. Saat itu, Oloan menggunakan bahasa Batak yang jika diterjemahkan berarti menyuruh agar Sudarni dan Tamin mengambil kembali uang yang sudah diserahkan kepada hakim.

"Saya sama sekali tidak tahu hal itu," kata Merry.

Dalam kasus ini, Merry Purba selaku hakim adhoc pada Pengadilan Tipikor Medan didakwa menerima suap 150.000 dollar Singapura. Uang tersebut diduga diberikan oleh pengusaha Tamin Sukardi.

Menurut jaksa, uang tersebut diterima Merry melalui panitera pengganti pada Pengadilan Tipikor Medan, Helpandi. Menurut jaksa, Helpandi seluruhnya menerima 280.000 dollar Singapura.

Baca juga: Sebelum OTT KPK, Panitera PN Medan 2 Kali Ingatkan agar Anak Buahnya Berhati-hati

Menurut jaksa, pemberian uang tersebut diduga untuk memengaruhi putusan hakim dalam perkara korupsi yang sedang ditangani Merry dan anggota majelis hakim lainnya.

Perkara tersebut yakni dugaan korupsi terkait pengalihan tanah negara atau milik PTPN II Tanjung Morawa di Pasar IV Desa Helvetia, di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Adapun, Tamin Sukardi menjadi terdakwa dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Menurut jaksa, pemberian uang itu dengan maksud agar majelis hakim memutus Tamin Sukardi tidak terbukti bersalah. Tamin berharap dirinya dapat divonis bebas.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X