Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawab Prabowo, JK Sebut Bangun Infrastruktur Harus Cepat karena Tertinggal Jauh

Kompas.com - 18/02/2019, 05:11 WIB
Sabrina Asril

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia terlambat membangun moda transportasi, sehingga keputusan cepat Pemerintah untuk membangun "LRT" dan "MRT" harus dihargai supaya tidak tertinggal dari kota besar di negara kawasan Asia.

Hal ini disampaikan Kalla untuk menanggapi pernyataan Prabowo yang menilai keputusan pemerintah membangun infrastruktur terkesan "grasak-grusuk". Hal itu, sebut Prabowo, membuat sejumlah proyek justru mengalami kerugian.

"'Grasak grusuk' maknanya apa? Terburu-buru? Ya kalau terburu-buru karena kita sudah telat. Lihat kota-kota lain di Asia ini, lihat Singapura, lihat di Kuala Lumpur. Itu kalau kita tidak cepat, itu bisa lebih banyak telatnya," kata Kalla usai menggelar nonton bareng debat capres di kediaman dinasnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/2/2019) malam.

Wapres mengatakan keputusan Pemerintah untuk membangun moda transportasi berbasis rel tersebut dilakukan untuk mengatasi kemacetan Jakarta, yang tingkatannya masuk terparah di dunia.

Baca juga: Prabowo: Banyak Proyek Infrastruktur Tidak Efisien, Rugi

Selain itu, pembangunan LRT di Palembang, Sumatera Selatan, juga dimaksudkan untuk membangun fasilitas Asian Games 2018 waktu itu, sehingga diperlukan kecepatan.

"Jadi harus dihargai juga kecepatan mengambil keputusan karena kita waktu itu juga ada Asian Games. Kedua, memang kita sudah terlambat; dan kemacetan di Jakarta sudah termasuk kemacetan yang salah satu tertinggi di dunia," jelasnya.

Terkait inefisiensi pembangunan LRT di Palembang, yang jaraknya hanya 24,5 kilometer, JK mengatakan masalah itu bisa diatasi dengan membangun jaringan transportasi lain meskipun memerlukan biaya tambahan lagi.

Baca juga: Jokowi Tepis Tudingan Prabowo Infrastruktur Tanpa Studi Kelayakan

"Memang sekarang ini di Palembang itu masih jauh dari target, tetapi karena itu harus dikampanyekan dan harus dibuatkan jaringannya lagi. Jadi kalau hanya (sekitar) 20 kilometer di Palembang itu tidak cukup untuk menaikkan penumpang, karenanya harus lebih banyak jaringannya lagi," paparnya.

Dalam debat capres putaran kedua, capres Prabowo Subianto mengatakan pembangunan infrastruktur di era Jokowi-JK kurang efisien karena banyak yang dikerjakan terburu-buru tanpa studi kelayakan.

"Saya juga harus sampaikan kemungkinan besar tim Pak Jokowi bekerja kurang efisien. Banyak infrastruktur dikerjakan dengan 'grasak grusuk' tanpa 'feasibility study' yang benar," kata Prabowo.

Hasilnya, kata Prabowo, pemerintah justru rugi di sejumlah proyek. Dia mencontohkan kasus pembangunan LRT di Palembang dan Bandara Kertajati di Jawa Barat.

Debat capres putaran kedua, yang hanya diikuti dua kandidat capres, digelar di Hotel Sultan, Jakarta Selatan. Debatk kedya ini mengusung tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com