Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan: Kalau Makan Saja Belum Berdaulat, Tidak Bisa Jadi Negara Maju

Kompas.com - 12/02/2019, 16:19 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Zulkifli Hasan berpendapat salah satu hal yang perlu disoroti calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam debat kedua adalah soal ketahanan pangan.

Menurut dia, urusan makanan masyarakat Indonesia bisa menentukan kemajuan sebuah bangsa.

"Kalau kita makannya enggak bisa berdaulat, masih beli, tidak mungkin bisa berlaku adil. Tidak bisa menjadi negara maju dan tidak bisa menjadi negara besar karena makan saja kita enggak sanggup," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Selasa (11/2/2019).

Baca juga: Sekjen PDI-P Minta Maaf ke Zulkifli Hasan karena Sorakan Kadernya

Berawal dari kedaulatan pangan, Zulkifli mengatakan kualitas hidup di Indonesia akan lebih baik di segala aspek. Mulai dari peningkatan kualitas demokrasi, kesetaraan bangsa, hingga prestasi rakyatnya.

Zulkifli tidak menegaskan apa yang dia maksud sebagai berdaulat dalam hal makanan. Dia hanya berpendapat isu ini harus diangkat Prabowo dalam debat kedua nanti.

"Saya enggak masuk detail, yang penting saya sampaikan bahwa makan itu menentukan masa depan kedaulatan Indonesia," ujar Zulkifli.

Baca juga: Zulkifli Hasan: Orang Ngomong Sedikit-sedikit, Masuk Penjara...

Salah satu isu mengenai pangan yang terus dikampanyekan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno adalah soal swasembada pangan.

Prabowo-Sandiaga tidak ingin Indonesia terus menerus impor untuk memenuhi kebutuhan pangan yang bisa disediakan di dalam negeri.

Debat kedua pilpres akan digelar Minggu (17/2/2019). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Debat diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi yang akan menyiarkan debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

Kompas TV Kurang dari seminggu jelangdebat pilpres kedua, KPU menggelar rapat untuk menyatukan pandangan demi suksesnya debat kedua, Senin (11/2). Kali ini, KPU tidak ingin memberikan kisi-kisi pertanyaan yang akan diajukan panelis. Seluruh panelis juga sudah menandatangani pakta integritas sebagai perjanjian untuk tidak membocorkan pertanyaan dalam debat. Pada debat pilpres kedua ini, kedua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto akan melaksanakan debat tanpa didampingi wakilnya masing-masing.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com