Kompas.com - 11/02/2019, 07:38 WIB

Namun selama ini dia hanya diam, sampai akhirnya angkat bicara kemarin sore.

"Empat tahun dikatakan Presiden Jokowi antek asing. Empat tahun! Saya diam, saya diam. Tetapi saat ini adalah saatnya saya berbicara," kata Jokowi.

Jokowi menyinggung tiga hal terkait perebutan aset negara dari pihak asing. Pertama adalah pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang menurutnya butuh keberanian.

Baca juga: Jokowi: Infrastruktur adalah Pondasi Negara Ini untuk Maju

Kemudian, Jokowi menyinggung Blok Mahakam yang sudah dikelola Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation selama 50 tahun. Kini Blok Mahakam sudah diambil alih dan dikelola Pertamina.

Selanjutnya, Jokowi menyinggung soal Blok Rokan yang sudah puluhan tahun dikelola oleh Chevron. Kini Blok Rokan sudah dimenangi oleh Pertamina. Kemudian juga soal Freeport yang mayoritas sahamnya sudah dikuasai oleh Indonesia.

Jokowi pun kesal karena masih disebut sebagai antek asing. Padahal, kata dia, merebut itu semua bukan perkara mudah.

"Dipikir mengambil alih barang-barang seperti itu mudah? Dipikir mengambil alih aset besar seperti itu gampang? Kalau mudah dan gampang, sudah dari dulu diambil alih," kata Jokowi.  

Baca juga: Jokowi: Mereka Pikir Saya Ini Penakut dan Tidak Berani!

Jokowi mengatakan selama ini dia diam saja menghadapi tuduhan itu. Namun, sikapnya malah dianggap sebagai bentuk rasa takut.

"Jangan orang memiliki anggapan mentang-mentang Presiden Jokowi begitu, terus itu penakut. Mereka pikir saya ini penakut! Mereka pikir saya ini tidak berani!" kata Jokowi.

3. Pentingnya infrastruktur

Selain menjawab tudingan, Jokowi juga menjelaskan program pembangunan infrastruktur yang gencar pada pemerintahannya. Dia mengatakan infrastruktur adalah hal fundamental yang menjadi pondasi kemajuan bangsa.

"Semua memerlukan infrastruktur karena infrastruktur merupakan prasyarat negara ini untuk berkompetisi dan bersaing dengan negara lain," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: MRT adalah Keputusan Politik yang Saya Ambil dengan Segala Risiko...

Meskipun, kata Jokowi, keputusan membangun infrastruktur harus dijalani dengan berbagai risiko. Dia mencontohkan pembangunan mass rapit transit (MRT) yang dia putuskan ketika masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

Jokowi mengatakan, proyek MRT sudah direncanakan di Pemprov DKI Jakarta selama 26 tahun, tetapi tak kunjung dieksekusi.

"Kenapa tidak segera diputuskan? Karena dari hitungan dan kalkulasi, terus dihitung, selalu hitungannya adalah rugi sehingga tidak berani diputuskan sampai 26 tahun," ujar Jokowi.

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf: Lawan Semburan Dusta dengan Lelucon

Presiden Joko Widodo saat menyerahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (8/2/2019).KOMPAS.com/Fabian Januarius Kuwado Presiden Joko Widodo saat menyerahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (8/2/2019).

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa Tersangka Teroris Diduga Kumpulkan Dana ISIS, Densus 88 Imbau Warga Hati-hati Beri Sumbangan

Mahasiswa Tersangka Teroris Diduga Kumpulkan Dana ISIS, Densus 88 Imbau Warga Hati-hati Beri Sumbangan

Nasional
Tak Bikin Aturan Turunan soal Pj Kepala Daerah, Mendagri Dinilai Terbiasa Tak Patuh Putusan MK

Tak Bikin Aturan Turunan soal Pj Kepala Daerah, Mendagri Dinilai Terbiasa Tak Patuh Putusan MK

Nasional
Wasekjen Sebut PKB Ingin Bentuk Koalisi 2024, Cak Imin Capresnya

Wasekjen Sebut PKB Ingin Bentuk Koalisi 2024, Cak Imin Capresnya

Nasional
Jubir Bantah Kabar Ma'ruf Amin Minta Merger BTN Syariah ke BSI Ditunda

Jubir Bantah Kabar Ma'ruf Amin Minta Merger BTN Syariah ke BSI Ditunda

Nasional
KSAL: Banyak Negara Sahabat yang Ingin Bekerja Sama Tentang Hidro-Oseanografi

KSAL: Banyak Negara Sahabat yang Ingin Bekerja Sama Tentang Hidro-Oseanografi

Nasional
Bupati PPU Abdul Gafur Segera Disidang di PN Tipikor Samarinda

Bupati PPU Abdul Gafur Segera Disidang di PN Tipikor Samarinda

Nasional
Sejarah Pemilu dan Pilpres 2009, dari Peserta hingga Hasil

Sejarah Pemilu dan Pilpres 2009, dari Peserta hingga Hasil

Nasional
Kaum Intelektual, Kekuasaan dan Harapan Perubahan

Kaum Intelektual, Kekuasaan dan Harapan Perubahan

Nasional
Muhaimin Mau Gabung KIB asal Jadi Capres, Ini Kata Waketum PKB

Muhaimin Mau Gabung KIB asal Jadi Capres, Ini Kata Waketum PKB

Nasional
Sejarah Pemilu dan Pilpres 2019, dari Peserta hingga Hasil

Sejarah Pemilu dan Pilpres 2019, dari Peserta hingga Hasil

Nasional
Kisah Kedekatan Luhut dan Jokowi: Dipertemukan Bisnis, 'Bersahabat' di Pemerintahan

Kisah Kedekatan Luhut dan Jokowi: Dipertemukan Bisnis, "Bersahabat" di Pemerintahan

Nasional
Amunisi Kaliber 7,6 x 51 Mm Rancangan Pindad Lulus Uji Tembak Dislitbangad

Amunisi Kaliber 7,6 x 51 Mm Rancangan Pindad Lulus Uji Tembak Dislitbangad

Nasional
PBB Apresiasi Penanganan Covid-19 dan Capaian Vaksinasi di Indonesia

PBB Apresiasi Penanganan Covid-19 dan Capaian Vaksinasi di Indonesia

Nasional
Honor Petugas KPPS Naik 3 Kali Lipat pada Pemilu 2024, Jadi Rp 1.500.000

Honor Petugas KPPS Naik 3 Kali Lipat pada Pemilu 2024, Jadi Rp 1.500.000

Nasional
Banjir Rob Semarang, Janji Ganjar, dan Peringatan Megawati

Banjir Rob Semarang, Janji Ganjar, dan Peringatan Megawati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.