Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Luapkan Kekesalannya di Hadapan Alumni SMA...

Kompas.com - 11/02/2019, 07:38 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Namun selama ini dia hanya diam, sampai akhirnya angkat bicara kemarin sore.

"Empat tahun dikatakan Presiden Jokowi antek asing. Empat tahun! Saya diam, saya diam. Tetapi saat ini adalah saatnya saya berbicara," kata Jokowi.

Jokowi menyinggung tiga hal terkait perebutan aset negara dari pihak asing. Pertama adalah pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang menurutnya butuh keberanian.

Baca juga: Jokowi: Infrastruktur adalah Pondasi Negara Ini untuk Maju

Kemudian, Jokowi menyinggung Blok Mahakam yang sudah dikelola Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation selama 50 tahun. Kini Blok Mahakam sudah diambil alih dan dikelola Pertamina.

Selanjutnya, Jokowi menyinggung soal Blok Rokan yang sudah puluhan tahun dikelola oleh Chevron. Kini Blok Rokan sudah dimenangi oleh Pertamina. Kemudian juga soal Freeport yang mayoritas sahamnya sudah dikuasai oleh Indonesia.

Jokowi pun kesal karena masih disebut sebagai antek asing. Padahal, kata dia, merebut itu semua bukan perkara mudah.

"Dipikir mengambil alih barang-barang seperti itu mudah? Dipikir mengambil alih aset besar seperti itu gampang? Kalau mudah dan gampang, sudah dari dulu diambil alih," kata Jokowi.  

Baca juga: Jokowi: Mereka Pikir Saya Ini Penakut dan Tidak Berani!

Jokowi mengatakan selama ini dia diam saja menghadapi tuduhan itu. Namun, sikapnya malah dianggap sebagai bentuk rasa takut.

"Jangan orang memiliki anggapan mentang-mentang Presiden Jokowi begitu, terus itu penakut. Mereka pikir saya ini penakut! Mereka pikir saya ini tidak berani!" kata Jokowi.

3. Pentingnya infrastruktur

Selain menjawab tudingan, Jokowi juga menjelaskan program pembangunan infrastruktur yang gencar pada pemerintahannya. Dia mengatakan infrastruktur adalah hal fundamental yang menjadi pondasi kemajuan bangsa.

"Semua memerlukan infrastruktur karena infrastruktur merupakan prasyarat negara ini untuk berkompetisi dan bersaing dengan negara lain," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: MRT adalah Keputusan Politik yang Saya Ambil dengan Segala Risiko...

Meskipun, kata Jokowi, keputusan membangun infrastruktur harus dijalani dengan berbagai risiko. Dia mencontohkan pembangunan mass rapit transit (MRT) yang dia putuskan ketika masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

Jokowi mengatakan, proyek MRT sudah direncanakan di Pemprov DKI Jakarta selama 26 tahun, tetapi tak kunjung dieksekusi.

"Kenapa tidak segera diputuskan? Karena dari hitungan dan kalkulasi, terus dihitung, selalu hitungannya adalah rugi sehingga tidak berani diputuskan sampai 26 tahun," ujar Jokowi.

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf: Lawan Semburan Dusta dengan Lelucon

Presiden Joko Widodo saat menyerahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (8/2/2019).KOMPAS.com/Fabian Januarius Kuwado Presiden Joko Widodo saat menyerahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (8/2/2019).

Halaman:
Baca tentang



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com