Saat Jokowi Luapkan Kekesalannya di Hadapan Alumni SMA...

Kompas.com - 11/02/2019, 07:38 WIB
Calonpresiden nomor urut 01 Joko Widodo menghadiri deklarasi alumni SMA di Jakarta, di Istora Senayan, Minggu (10/2/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Calonpresiden nomor urut 01 Joko Widodo menghadiri deklarasi alumni SMA di Jakarta, di Istora Senayan, Minggu (10/2/2019).

Namun selama ini dia hanya diam, sampai akhirnya angkat bicara kemarin sore.

"Empat tahun dikatakan Presiden Jokowi antek asing. Empat tahun! Saya diam, saya diam. Tetapi saat ini adalah saatnya saya berbicara," kata Jokowi.

Jokowi menyinggung tiga hal terkait perebutan aset negara dari pihak asing. Pertama adalah pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang menurutnya butuh keberanian.

Baca juga: Jokowi: Infrastruktur adalah Pondasi Negara Ini untuk Maju

Kemudian, Jokowi menyinggung Blok Mahakam yang sudah dikelola Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation selama 50 tahun. Kini Blok Mahakam sudah diambil alih dan dikelola Pertamina.

Selanjutnya, Jokowi menyinggung soal Blok Rokan yang sudah puluhan tahun dikelola oleh Chevron. Kini Blok Rokan sudah dimenangi oleh Pertamina. Kemudian juga soal Freeport yang mayoritas sahamnya sudah dikuasai oleh Indonesia.

Jokowi pun kesal karena masih disebut sebagai antek asing. Padahal, kata dia, merebut itu semua bukan perkara mudah.

"Dipikir mengambil alih barang-barang seperti itu mudah? Dipikir mengambil alih aset besar seperti itu gampang? Kalau mudah dan gampang, sudah dari dulu diambil alih," kata Jokowi.  

Baca juga: Jokowi: Mereka Pikir Saya Ini Penakut dan Tidak Berani!

Jokowi mengatakan selama ini dia diam saja menghadapi tuduhan itu. Namun, sikapnya malah dianggap sebagai bentuk rasa takut.

"Jangan orang memiliki anggapan mentang-mentang Presiden Jokowi begitu, terus itu penakut. Mereka pikir saya ini penakut! Mereka pikir saya ini tidak berani!" kata Jokowi.

3. Pentingnya infrastruktur

Selain menjawab tudingan, Jokowi juga menjelaskan program pembangunan infrastruktur yang gencar pada pemerintahannya. Dia mengatakan infrastruktur adalah hal fundamental yang menjadi pondasi kemajuan bangsa.

"Semua memerlukan infrastruktur karena infrastruktur merupakan prasyarat negara ini untuk berkompetisi dan bersaing dengan negara lain," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: MRT adalah Keputusan Politik yang Saya Ambil dengan Segala Risiko...

Meskipun, kata Jokowi, keputusan membangun infrastruktur harus dijalani dengan berbagai risiko. Dia mencontohkan pembangunan mass rapit transit (MRT) yang dia putuskan ketika masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

Jokowi mengatakan, proyek MRT sudah direncanakan di Pemprov DKI Jakarta selama 26 tahun, tetapi tak kunjung dieksekusi.

"Kenapa tidak segera diputuskan? Karena dari hitungan dan kalkulasi, terus dihitung, selalu hitungannya adalah rugi sehingga tidak berani diputuskan sampai 26 tahun," ujar Jokowi.

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf: Lawan Semburan Dusta dengan Lelucon

Presiden Joko Widodo saat menyerahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (8/2/2019).KOMPAS.com/Fabian Januarius Kuwado Presiden Joko Widodo saat menyerahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (8/2/2019).

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Nasional
Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Nasional
PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Nasional
Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X