Jokowi: Mereka Pikir Saya Ini Penakut dan Tidak Berani!

Kompas.com - 10/02/2019, 18:40 WIB
Presiden Joko Widodo saat menyerahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (8/2/2019). KOMPAS.com/Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat menyerahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (8/2/2019).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menumpahkan kekesalannya selama ini karena mendapatkan berbagai tuduhan. Salah satunya adalah tuduhan bahwa dia antek asing.

Hal ini dia sampaikan ketika berpidato dalam acara deklarasi dukungan alumni SMA Jakarta di Istora Senayan, Minggu (10/2/2019).

Jokowi mengatakan, selama ini dia diam mendengar tuduhan itu. Namun, sikap diamnya malah diartikan sebagai rasa takut.

"Jangan orang memiliki anggapan mentang-mentang Presiden Jokowi begitu, terus itu penakut. Mereka pikir saya ini penakut! Mereka pikir saya ini tidak berani!" kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Empat Tahun Dikatakan Presiden Antek Asing, Ini Saatnya Saya Berbicara...

Jokowi kemudian membahas soal pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral), perebutan Blok Rokan dan Blok Mahakam yang selama ini diakuisisi pihak asing, dan juga pengambilan saham mayoritas Freeport.

Jokowi mengatakan, selama ini dia memang tidak ingin banyak bicara. Dia hanya mau bekerja mengatasi itu semua. Namun, terkadang kesabarannya bisa habis hingga akhirnya tumpah seperti ini.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, dia menerima semua tuduhan terhadapnya. Jokowi mengaku akan melakukan apa saja yang terbaik untuk Indonesia meskipun risikonya adalah menghadapi berbagai kritikan.

"Bapak Ibu sekalian, saya akan pertaruhkan seluruh jabatan saya, dedikasi saya untuk kebaikan negara ini, kebaikan bangsa ini, untuk kebaikan rakyat kita," ujar Jokowi yang langsung disambut tepuk tangan oleh para pendukungnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X