Jokowi: Infrastruktur adalah Pondasi Negara Ini untuk Maju

Kompas.com - 10/02/2019, 21:19 WIB
Capres nomor urut 01 Joko Widodo dalam acara silaturahim dan deklarasi dukungan purnawirawan TNI-Polri di Hall C1 JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/2/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINCapres nomor urut 01 Joko Widodo dalam acara silaturahim dan deklarasi dukungan purnawirawan TNI-Polri di Hall C1 JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/2/2019).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menceritakan alasannya mementingkan infrastruktur dalam periode pertama pemerintahannya.

Hal ini dia sampaikan ketika berpidato dalam acara deklarasi dukungan alumni SMA Jakarta di Istora Senayan, Minggu (10/2/2019).

Jokowi mengatakan, Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari belasan ribu pulau. Di antara pulau tersebut, tidak hanya Pulau Jawa yang harus diperhatikan pembangunan infrastrukturnya.

"Semua memerlukan infrastruktur karena infrastruktur merupakan prasyarat negara ini untuk berkompetisi dan bersaing dengan negara lain," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Soliditas TNI-Polri Kunci Stabilitas Keamanan dan Pertahanan

Jokowi berpendapat infrastruktur adalah modal awal jika Indonesia mau bersaing. Tidak mungkin Indonesia bisa berkompetisi dengan negara lain jika tidak memiliki infrastruktur seperti pelabuhan, pembangkit listrik, hingga bandara yang memadai.

"Ini kenapa 5 tahun ini kita fokus infrastruktur karena infrastruktur adalah pondasi negara ini untuk maju," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan infrastruktur adalah hal yang fundamental dalam kemajuan sebuah negara. Anggaran infrastruktur di bawah pemerintahannya pun terus naik.

Pada awal pemerintahannya, Jokowi mengatakan anggaran infrastruktur hanya Rp 157 triliun. Namun sekarang anggarannya telah mencapai Rp 410 triliun.

"Jadi kalau sekarang pembangunan infrastruktur ada di mana-mana ya wajar karena anggarannya tiga kali lipat dibanding sebelumnya," kata dia.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

Nasional
Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X