Komisi VIII: RUU PKS Bertujuan Lindungi Korban Kekerasan Seksual

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil ketua Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan, saat ini Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masih terus dibahas bersama pemerintah.

Ia menegaskan bahwa pembahasan terkait materi peraturan bertujuan agar RUU PKS memberikan perlindungan, pencegahan dan rehabilitasi korban kekerasan seksual.

Di sisi lain RUU tersebut juga diharapkan akan memberikan efek jera bagi para pelaku.

"Secara substansi, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini diarahkan untuk pencegahan, perlindungan, rehabilitasi korban kekerasan seksual dan memberikan hukuman efek jera bagi para pelakunya," ujar Ace saat dihubungi, Rabu (6/2/2019).

Politisi Partai Golkar itu pun membantah anggapan RUU PKS berpotensi menimbulkan sikap permisif atas perilaku seks bebas atau zina dan menyimpang.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi VIII Bantah Anggapan RUU PKS Berpotensi Timbulkan Zina

Ace menuturkan, Komisi VIII bersaa pemerintah akan mencermati bila ada pasal-pasal yang bertentangan dengan tatanan sosial baik norma adat maupun agama.

Ia memastikan pembahasan RUU PKS akan melibatkan berbagi pihak untuk meminta masukan terkait substansi RUU.

"Apabila ada masalah krusial yang jadi pembahasan kami akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, dibahas secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan norma yang dalam masyarakat, terutama agama dan aturan perundang-undangan yang ada," kata Ace.

Sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai ketentuan mengenai definisi kekerasan seksual dan cakupan tindak pidana kekerasan seksual dominan berperspektif liberal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya ketimuran.

Bahkan, kata Jazuli, berpretensi membuka ruang sikap permisif atas perilaku seks bebas dan menyimpang.

"Definisi kekerasan seksual hingga cakupan tindak pidana kekerasan seksual dominan berprespektif liberal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya ketimuran. Bahkan berpretensi membuka ruang sikap permisif atas perilaku seks bebas dan menyimpang," kata Jazuli saat dikonfirmasi, Selasa (5/2/2019).

Sikap Fraksi PKS ini, lanjut Jazuli, diperkuat oleh derasnya kritik dan penolakan dari tokoh-tokoh agama, para ahli, ormas, dan elemen masyarakat lainnya terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Mereka menilai RUU tersebut berpotensi memberikan ruang bagi perilaku seks bebas dan perilaku seks menyimpang yang bertentangan dengan Pancasila dan norma agama.

Baca juga: PKS Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena Isinya Bersifat Liberal

"Atas dasar itulah, Fraksi PKS semakin mantap dan yakin untuk menolak draf RUU tersebut serta akan menempuh langkah konstitusional agar DPR membatalkan pembahasan RUU tersebut," kata Jazuli.