Wakil Ketua Komisi VIII Bantah Anggapan RUU PKS Berpotensi Timbulkan Zina

Kompas.com - 06/02/2019, 09:53 WIB
Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2018) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimAce Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2018)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil ketua Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily membantah anggapan bahwa substansi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ( RUU PKS) berpotensi menimbulkan sikap permisif atas perilaku seks bebas atau zina dan menyimpang.

Ace mengatakan, saat ini RUU PKS masih dibahas bersama pemerintah dan ia memastikan akan menghapus jika ada pasal-pasal yang berpotensi melanggar norma agama.

"Tidak benar jika ada pandangan yang berkembang selama ini bahwa RUU PKS akan diarahkan pada upaya memperbolehkan hubungan seksual suka sama suka (free sex) atau zina dan memperbolehkan hubungan sex sesama jenis," ujar Ace saat dihubungi, Rabu (6/2/2019).

"Hal itu tidak akan pernah ada dan kami pasti akan menghapusnya, baik secara eksplisit maupun implisit," kata dia.


Menurut Ace, Komisi VIII akan terus menerima masukan dari masyarakat dalam membahas RUU PKS.

Selain itu pihaknya akan menyinkronkan dengan undang-undang terkait, seperti UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Anak, KUHP dan lain sebagainya.

Ia menegaskan bahwa RUU PKS bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada siapapun agar tidak mengalami kekerasan seksual, terutama pada perempuan, anak dan penyandang disabilitas.

Baca juga: PKS Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena Isinya Bersifat Liberal

"Oleh karena itu, kami akan fokus membahasnya pada aspek perlindungan, pencegahan dan rehabilitasi korban," tutur Ace.

Sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai ketentuan mengenai definisi kekerasan seksual dan cakupan tindak pidana kekerasan seksual dominan berperspektif liberal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya ketimuran.

Bahkan, kata Jazuli, berpretensi membuka ruang sikap permisif atas perilaku seks bebas dan menyimpang.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X