Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Topik Reforma Agraria Perlu Dibicarakan dalam Debat Kedua Pilpres 2019

Kompas.com - 03/02/2019, 22:08 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti organisasi non-pemerintah Auriga, Syahrul Fitria menilai, topik mengenai reforma agraria perlu dibicarakan dalam debat kedua Pemilihan Presiden 2019 yang akan digelar pada 17 Februari 2019.

Debat kedua Pilpres 2019 membicarakan beberapa topik yaitu energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

"Reforma agraria itu satu hal yang penting karena setelah bicara penataan izin selesai dilakukan, berarti banyak lahan yang tidak dikelola, akan dikemanakan. Sebenarnya itu nyambung dengan reforma agraria," kata Syahrul dalam diskusi "Menyigi Visi Misi Calon Presiden 2019", di Kantor KoDe Inisiatif, Jakarta Selatan, Minggu (3/1/2019).

Baca juga: Ini Topik soal Energi yang Dinilai Penting Dibahas pada Debat Kedua

 

Ia mengatakan, bagi calon petahana, Joko Widodo, yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin, konsep reforma agraria yang telah diterapkan pemerintahan Jokowi perlu diperbaiki.

Sementara, pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, perlu mempertajam gagasan soal reforma agraria.

"Reforma agraria Jokowi sekarang, kalau dia terpilih lagi itu perlu dikoreksi. Kalau Prabowo terpilih nanti perlu menyeriusi model konsepnya seperti apa," kata dia.

Syahrul mengatakan, reforma agraria tak sebatas persoalan pembagian sertifikat kepada rakyat.

Baca juga: Debat Kedua Diharapkan Singgung soal Pengambilalihan Freeport dan Blok Rokan

 

Pembagian sertifikat tersebut, menurut dia, justru menimbulkan masalah baru. Masalah itu misalnya sertifikat yang salah sasaran dan tidak jatuh ke tangan pemilik yang sebenarnya.

Syahrul menjelaskan, reforma agraria dilakukan dengan cara pemerintah mengambil alih lahan dengan izin yang tidak jelas sehingga masyarakat memiliki akses terhadap lahan tersebut.

"Izin yang tidak jelas, itu diambil alih oleh pemerintah untuk (didistribusikan) ke masyarakat sehingga masyarakat memiliki akses atas lahan itu. Soal kemampuan bagaimana (pemanfaatannya) itu tugas pemerintah," kata dia.

"Jangan reforma agraria dipahami sebagai bagi-bagi sertifikat. Itu yang jadi soal kita sekarang," ujar Syahrul.

Baca juga: Jelang Debat Kedua Pilpres, Isu Infrastruktur Energi Dinilai Belum Tersentuh

Debat kedua pilpres akan digelar pada Minggu (17/2/2019). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Debat akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi akan menyiarkan debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Format Debat Kedua Pilpres 2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Ingatkan BPKP Jangan Cari-Cari Kesalahan: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Jokowi Ingatkan BPKP Jangan Cari-Cari Kesalahan: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Nasional
Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Nasional
Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Nasional
Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Nasional
Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Nasional
Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Nasional
Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Nasional
Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Nasional
Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Nasional
Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Nasional
Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Nasional
Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com