Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buka-bukaan Caleg soal Penentuan Nomor Urut di Partainya

Kompas.com - 01/02/2019, 08:41 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Nomor urut seorang caleg diyakini menjadi salah satu penentu kemenangan caleg, penentu perolehan suara.

Setiap partai menetapkan mekanisme tersendiri dalam menentukan nomor urut bagi calegnya. 

Beberapa caleg berbagi ceritanya.

Seorang caleg DPR dari PDI Perjuangan, Brigita Purnawati Manohara, mengatakan, nomor urut caleg ditentukan oleh partai.

Brigita, yang maju dari Dapil Lampung I ini, menambahkan, ada pengecualian untuk nomor urut teratas yang biasanya diisi oleh caleg petahana atau petinggi partai.

Caleg DPR RI dari PDI Perjuangan untuk dapil Lampung I, Brigita Purnawati Manohara, saat ditemui di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019).  KOMPAS.com/Devina Halim Caleg DPR RI dari PDI Perjuangan untuk dapil Lampung I, Brigita Purnawati Manohara, saat ditemui di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019).
"Jadi kalau di PDI Perjuangan, kami berdasarkan keputusan dari partai. Nomor 1 adalah mereka-mereka yang incumbent, yang rata-rata memang sudah duduk di DPR," kata Brigita dalam sebuah diskusi di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019).

Baca juga: Cerita Para Caleg Baru Gaet Suara di Dapilnya...

 

Menurut dia, negosiasi nomor urut masih mungkin terjadi. Akan tetapi, mereka yang dapat bernegosiasi biasanya tokoh dengan popularitas tinggi.

Sementara itu, caleg DPR RI dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II, Christina Aryani, mengungkapkan, penentuan nomor urut di partainya juga merupakan keputusan partai. Caleg petahana yang biasanya menduduki nomor urut 1. 

Meski demikian, Golkar juga memiliki mekanisme berdasarkan kinerja. Bagi caleg yang berprestasi dan memiliki elektabilitas tinggi, tak menutup kemungkinan ia mendapatkan nomor teratas meski bukan petahana.

Baca juga: Cerita Caleg: Terjun ke Wilayah Pelosok hingga Sempat Salah Kaprah

 

"Nomor urut memang ditentukan oleh partai tapi ada juga namanya apresiasi yang diberikan partai kepada yang bukan incumbent tapi dirasa banyak berbuat bagus untuk partai dan potensi keterpilihannya tinggi," ujar Christina pada kesempatan yang sama.

Mekanisme berbeda diterapkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Caleg DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk dapil Jawa Barat IX, Dedek Prayudi, saat ditemui di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019).  KOMPAS.com/Devina Halim Caleg DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk dapil Jawa Barat IX, Dedek Prayudi, saat ditemui di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019).

Menurut caleg DPR RI dari PSI untuk dapil Jawa Barat IX, Dedek Prayudi, PSI menentukan nomor urut dengan diundi. Sebagai partai baru, PSI belum memiliki petahana.

"Jadi perlu ditekankan bahwa nomor urut itu di PSI diundi dan Ketum kami yang juga nyaleg di DKI bahkan nomor urutnya 5," kata Dedek.

Baca juga: Cerita Caleg: Dengar Aspirasi Guru Honorer hingga Dibawakan Nasi Rantang

 

Sebelum diundi, kata Dedek, para caleg dipersiapkan agar tidak berkecil hati jika mendapatkan nomor urut di posisi "buncit". 

Dede menilai, nomor urut hanya berpengaruh secara psikis atau sebuah sugesti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com