ICW: Publik Perlu Tagih Agenda Aksi Pemberantasan Korupsi Para Capres

Kompas.com - 31/01/2019, 13:59 WIB
Diskusi Pemberantasan Korupsi antara OTT, Pencegahan dan Remisi di Rektorat Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Kamis (31/1/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comDiskusi Pemberantasan Korupsi antara OTT, Pencegahan dan Remisi di Rektorat Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch ( ICW) Tama S Langkun mengatakan, ada beberapa pembahasan antikorupsi yang disinggung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada debat pertama Pilpres 2019.

Namun, Tama menilai, kedua pasangan belum mampu mengelaborasi lebih jauh agenda aksi mereka dalam pemberantasan korupsi.

"Ini menjadi tawaran yang ada saat perdebatan tapi lagi-lagi kita pengen dengar seperti apa agenda aksinya. Ini yang kemudian perlu ditagih atau ditanya publik," kata Tama dalam diskusi "Pemberantasan Korupsi antara OTT, Pencegahan, dan Remisi", di Rektorat Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Ia mencontohkan, Prabowo-Sandiaga ingin membentuk perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah.

Baca juga: INFOGRAFIK: Visi dan Misi Capres-Cawapres dalam Pemberantasan Korupsi

Sementara, Jokowi-Ma'ruf menginginkan penguatan KPK. Menurut Tama, kedua pasangan sudah menunjukkan niatnya untuk mendukung KPK.

"Cuma kan tidak ada elaborasi misalnya, mau seperti apa sih konsep penguatannya? Nah ini yang kemudian perlu ditagih atau ditanya publik, apakah misalnya lewat perbaikan? Apakah misalnya lewat regulasi kebijakannya? Penambahan jumlah tenaga penyidik, misalnya atau yang lain? Itu kan jadi catatan," kata dia.

Selain itu, Prabowo-Sandiaga mendorong reformasi hukum. Salah satunya revitalisasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mendorong sinkronisasi peraturan di pusat dan daerah.

Sementara, Jokowi-Ma'ruf mendorong pembentukan Pusat Legislasi Nasional untuk menghindari peraturan yang tumpang tindih.

"Nah kan juga catatan, kira-kira mau seperti apa nih, dan persoalan tumpang tindih kan banyak enggak hanya soal satu aspek saja? Itu kan menarik untuk ditagih, didiskusikan," kata Tama.

Baca juga: 8 Poin Pemberantasan Korupsi yang Diharapkan Dibahas pada Debat Pertama

Tama mengatakan, Jokowi-Ma'ruf juga mendorong sinergitas KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. 

Adapun, Prabowo-Sandiaga mendorong kenaikkan gaji hakim, polisi dan jaksa agar tak melakukan korupsi.

"Ini menjadi yang kita mau dengar itu bagaimana caranya. Misalnya, isu mendorong sinergi, itu isu lama. Bahkan soal kesepahaman KPK, Polri dan Kejaksaan itu sudah dibuat dalam peraturan bersama. Pertanyaannya bagaimana mengatasi hal kalau ada ego sektoral, ada persaingan tidak sehat misalnya," ujar dia.

Publik, kata Tama, juga perlu menyoroti bagaimana Jokowi-Ma'ruf merampingkan birokrasi, pengangkatan pejabat berdasarkan merit system dan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) yang transparan.

"Kemudian bagaimana nomor 02 (Prabowo-Sandiaga) misalnya melakukan terobosan dengan menaikan penghasilan pejabat publik, memperbaiki pencatatan dan aset negara misalnya," kata Tama.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Visi Misi Capres-Cawapres Bidang Pemberantasan Korupsi

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X