Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

8 Poin Pemberantasan Korupsi yang Diharapkan Dibahas pada Debat Pertama

Kompas.com - 17/01/2019, 06:00 WIB
Abba Gabrillin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tema pemberantasan korupsi merupakan salah satu yang masuk dalam agenda debat perdana Pemilihan Presiden 2019 yang akan berlangsung pada Kamis (17/1/2019) malam nanti.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyebutkan, berdasarkan catatan ICW, ada 8 poin krusial yang diharapkan akan dibahas pada debat yang mempertemukan dua pasangan capres-cawapres, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Menuju Debat Perdana Pilpres 2019: HAM-Korupsi-Terorisme

Delapan poin itu adalah:

1. Reformasi sektor hukum

Hal ini harus dilakukan untuk memastikan penegak hukum benar-benar bersih dari korupsi. Penegakan hukum yang profesional dan akuntabel dinilai dapat menopang sistem demokrasi. 

2. Penguatan kebijakan antikorupsi dari aspek pengembalian dan pengenaan sanksi finansial

Menurut catatan ICW, pada 2018, tingkat pengembalian kerugian negara dari putusan pengadilan kasus korupsi hanya 4 persen.

Dari aspek ekonomi, hal ini justru merugikan negara karena biaya penanganan perkara lebih mahal ketimbang uang negara yang hilang akibat korupsi.

"Dalam debat capres, seharusnya ditantang, siapa yang berani menaikan level pengembalian uang negara," kata Adnan, saat dihubungi Kompas.com, pekan lalu.

3. Membuat legislasi antikorupsi yang disesuaikan prinsip Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC)

Indonesia sudah meratifikasi sejak 2006. Akan tetapi, hingga saat ini, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak pernah direvisi.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo di Kedutaan Besar Inggris, Jakarta, Rabu (2/5/2018)DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo di Kedutaan Besar Inggris, Jakarta, Rabu (2/5/2018)
4. Reformasi bidang politik dan perbaikan tata kelola partai politik

Pemerintah tak cuma perlu memperbaiki sistem pemilu, tetapi juga menyusun regulasi tata kelola parpol. Hal itu mencakup sistem rekrutmen, akuntabilitas dana politik dan mendorong kaderisasi partai yang baik.

5. Memperbaiki tata kelola sektor sumber daya alam

Kerusakan alam akibat praktik suap menyuap masih banyak terjadi dan merugikan negara dalam jumlah besar.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com