Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pemilu 2019, BSSN Pastikan Peningkatan Keamanan Siber

Kompas.com - 29/01/2019, 19:14 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Keamanan saat pemilu mendatang menjadi salah satu topik yang dibicarakan BSSN dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019).

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi memastikan ada peningkatan keamanan dalam dunia siber menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 termasuk antisipasi gangguan yang mungkin terjadi.

"Ya pasti (meningkatkan keamanan) kita kan teknologi terus berkembang, kita juga menghadapi kira-kira mengantisipasi, kira-kira gangguan apa yang terjadi," kata Djoko.

Baca juga: Awasi Hoaks, Bawaslu Akan Bentuk Satgas dengan BSSN dan Polri

Selain itu, BSSN juga berkoordinasi atau bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait keamanan pemilu.

Tak hanya dengan KPU, Djoko juga meminta partisipasi seluruh pihak untuk menjaga keamanan pemilu, khususnya dalam dunia siber.

Baca juga: BSSN Prediksi Tiga Potensi Serangan Siber di Pemilu 2019

Ia tidak ingin pagelaran pemilu terganggu oleh gangguan-gangguan di dunia maya.

"Prinsip saya kita menjaga keamanan saja supaya terhindar dari gangguan-gangguan yang menghambat, mengganggu jalannya pesta demokrasi ini," jelasnya.

Kompas TV Polda Jawa Timur menon-aktifkan 32 akun media sosial yang menyebarkan berita hoaks tentang adanya sepuluh juta dpt fiktif dari Tiongkok untuk pilpres 2019. Tindakan ini dilakukan setelah Polda Jatim melakukan patroli siber di media sosial. Tim patroli siber Polda Jawa Timur memantau aktivitas media sosial pasca terungkapnya berita hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com