Kompas.com - 08/01/2019, 10:39 WIB
Anggota  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Koordinator Divisi Pengawasan Sosialisasi Mochammad Afifudin (tengah) bersama Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Hukum Fritz Edward Siregar (kanan) dan Tim Asistensi Bawaslu Muhammad Zaid (kiri) memberikan keterangan kepada media terkait Hasil Pengawasan Tahapan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2019 di Media Center Bawaslu , Jakarta, Selasa (17/10/2017). Dalam keterangannya Bawaslu menemukan tiga temuan terkait proses input data  Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) oleh parpol yang diterapkan KPU yaitu troubleshooting laman SIPOL di tengah proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran, traffic uploading data SIPOL dan  SIPOL tidak  bisa mengindetifikasi dokumen ganda seperti yang dialami oleh PSI. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAAnggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Koordinator Divisi Pengawasan Sosialisasi Mochammad Afifudin (tengah) bersama Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Hukum Fritz Edward Siregar (kanan) dan Tim Asistensi Bawaslu Muhammad Zaid (kiri) memberikan keterangan kepada media terkait Hasil Pengawasan Tahapan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2019 di Media Center Bawaslu , Jakarta, Selasa (17/10/2017). Dalam keterangannya Bawaslu menemukan tiga temuan terkait proses input data Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) oleh parpol yang diterapkan KPU yaitu troubleshooting laman SIPOL di tengah proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran, traffic uploading data SIPOL dan SIPOL tidak bisa mengindetifikasi dokumen ganda seperti yang dialami oleh PSI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan bekerja sama dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Cyber Crime Polri serta Kominfo untuk membuat satgas pengawasan hoaks.

Satgas itu dibentuk lantaran satgas yang dibentuk BSSN selama ini dinilai kurang efektif.

Apalagi, belakangan ini hoaks semakin masif dan menjadi ancaman serius bagi penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Akan kami review dan kami akan bikinkan skenario gimana caranya agar lebih rasional dan operasional untuk awasi lalu lintas di media," kata Komisioner Bawaslu Mochammad Afifudin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Menurut Afif, Bawaslu akan turut berperan sebagai pengawas. Namun, jika hoaks terjadi di media sosial, maka hal itu menjadi wewenang kepolisian sesuai Undang-Undang ITE.

Afif menambahkan, rencana pembentukan satgas sudah ada sejak menjelang masa pilkada. Namun, kala itu, baru satgas hoaks pilkada yang dibentuk.

Untuk itu, saat ini dibentuk satgas hoaks pemilu untuk mengantisipasi sekaligus menindak segala berita bohong terkait pemilu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Nantinya, akan diatur mengenai kewenangan penanganan hoaks. Misalnya, siapa pihak yang berhak menurunkan konten yang dinilai hoaks, atau siapa pihak yang berwenang menindak.

"Itu mungkin yang harus segara kita bikin standar untuk operasionalnya apa, apakah akan bareng-bareng sama tim cyber atau gimana. Ini jadi kegelisahan bersama, tinggal aksi saja," ujar Afif.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Nasional
Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Nasional
Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Nasional
Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Nasional
OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

Nasional
Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Nasional
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Nasional
Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

Nasional
Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Nasional
Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.