Presiden Jokowi Pastikan Restrukturisasi TNI Segera Dilakukan

Kompas.com - 29/01/2019, 13:33 WIB
Presiden Joko Widodo hendak mengikuti sesi foto bersama seluruh Rapim TNI-Polri 2019 di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/1/2019). KOMPAS.com/Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo hendak mengikuti sesi foto bersama seluruh Rapim TNI-Polri 2019 di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan bahwa restrukturisasi TNI akan segera dilaksanakan.

Restrukturisasi tersebut sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Implementasi dari perubahan Perpres tersebut, yakni peningkatan kapasitas sebanyak lebih dari 60 jabatan di struktur TNI.

"Akan ada jabatan untuk perwira menengah dan tinggi baru sebanyak 60 jabatan. Dapat diisi oleh yang tadinya kolonel, naik menjadi bintang atau yang tadinya bintang satu, (diisi) bintang dua atau tiga," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Baca juga: Bertemu Jokowi, Menhan Bahas Banyaknya Perwira TNI yang Tak Dapat Jabatan

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menambahkan, 60 jabatan itu sebenarnya jabatan yang sudah ada sebelumnya.

Hanya saja, melalui restrukturisasi, perwira yang menempati jabatan itu, "naik kelas" dari yang sebelumnya diisi oleh kolonel, kini harus ditempati oleh perwira bintang satu.

Demikian pula jabatan yang sebelumnya diisi oleh perwira bintang satu dan dua, kini harus diisi oleh perwira bintang dua atau tiga.

Baca juga: Jokowi Ingin Tamtama dan Bintara Pensiun pada Usia 58 Tahun, UU TNI Akan Direvisi

"Misalnya Komandan Korem, Danrem. Ada yang sebelumnya Tipe-B, dinaikkan menjadi Tipe-A, itu sebanyak 21 Danrem. Otomatis (pangkat) perwira TNI yang duduk di jabatan itu naik juga," ujar Hadi.

"Contoh lainnya di Kostrad, seluruh asistennya itu kolonel. Padahal Pangkostradnya bintang tiga. Sehingga dari Asisten Kostrad akan dinaikan menjadi bintang satu dan jabatan yang bintang satu dinaikkan menjadi bintang dua," lanjut dia.

Hadi menegaskan, restrukturisasi TNI ini merupakan amanat peraturan. Artinya, ini bukan hal baru. Restrukturisasi ini juga dilakukan demi merespons dinamika di lapangan.

"Lagipula sekarang ini kita ada tuntutan. Misalnya, kita buat strategi pangkalan terintegrasi kayak di Natuna, Morotai, Saumlaki, Biak. Ini tuntutan tugas yang harus diisi oleh perwira-perwira dengan pangkat yang dibutuhkan," ujar Hadi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Nasional
Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Nasional
Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Nasional
PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Nasional
Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Nasional
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Nasional
Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Nasional
PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Nasional
Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Nasional
Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X