Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Sebut Butuh Waktu 10 Tahun Benahi Kemacetan dan Kekumuhan Jakarta

Kompas.com - 28/01/2019, 15:46 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, butuh waktu untuk membenahi kemacetan dan kekumuhan di Jakarta.

Hal itu disampaikan Kalla seusai memimpin rapat bersama para menteri dan kepala daerah terkait kemacetan di Jakarta.

"10 tahun, harus selesai," kata Kalla usai memimpin rapat di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (28/1/2019).

Ia mengatakan, persoalan kemacetan di Jakarta tak murni masalah transportasi, tetapi juga buruknya tata ruang dan wilayah ibu kota.

Kalla mencontohkan ketimpangan antara Jalan MH Thamrin dan bagian belakangnya, serta Tanjung Priok yang berbeda 180 derajat.

Baca juga: Wapres Kalla Tinjau Kemacetan Jakarta Lewat Pantauan Udara

Oleh karena itu, kata Kalla, dalam 10 tahun mendatang, kemacetan dan kekumuhan di Jakarta harus bisa diselesaikan.

Ia mengatakan, dalam proyek jangka panjang akan disusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang terintegrasi.

Kalla berharap ke depannya transportasi dan tata ruang saling terintegrasi sehingga macet dan kesan kumuh di Jakarta hilang.

Baca juga: YLKI Minta Pemerintah Buat Instrumen Permanen Atasi Kemacetan Jakarta

Salah satu contohnya, kata Kalla, akan diperbanyak pembangunan hunian vertikal. Selain itu, pemerintah akan berupaya menyediakan tempat tinggal pekerja yang dekat dengan lokasi kerja.

Nantinya, anggaran penataan Jakarta dan juga kota di sekitarnya bisa dihimpun dari APBN, APBD, dan swasta.

"Itu anggaran keseluruhan yang bisa dilaksanakan dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk APBD, bisa dalam bentuk investasi swasta. Iya harus begitu keseluruhan. Itu untuk 10 tahun, harus selesai 10 tahun," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com