Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PPP: Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu Tak Harus Lewat Pengadilan

Kompas.com - 24/01/2019, 21:37 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Arsul Sani menilai bahwa penuntasan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu tak harus melalui pembentukan pengadilan HAM ad hoc.

Meski terbuka kemungkinan membentuk pengadilan HAM ad hoc, namun menurut Arsul, perlu dipertimbangkan juga cara lain di luar mekanisme yudisial.

"Bentuknya itu yudisial dengan pengadilan HAM ad hoc atau dengan yang lain ya mari kita duduk (membahas). Kita dengarkan semua aspirasi masyarakat. Jadi jangan ujungnya itu selalu harus pengadilan HAM berat," ujar Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Baca juga: Pasca-debat, Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Miliki Keinginan Politik Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

"Kan ada alternatif penyelesaian lain yang juga perlu dikaji. saya tidak mengatakan jalan keluarnya itu bukan pengadilan HAM berat, tapi kajilah semua opsi itu, baik buruknya untuk bangsa ini," ucap dia.

Arsul enggan mengatakan bahwa membentuk pengadilan HAM ad hoc itu sulit dilakukan.

Ia menuturkan, perlu ada analisis lebih dulu terkait dampak yang akan timbul. Apakah dengan pembentukan pengadilan HAM ad hoc dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban.

Pasalnya dalam beberapa kasus, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung kesulitan mencari alat bukti.

"Saya tidak ingin mengatakan lebih sulit. Tapi kita harus analisis betul kalau itu dilaksanakan, alat buktinya tidak memadai kemudian yang jadi terdakwa itu bebas. Masalah lagi kan? Jadi jangan mengusulkan sesuatu tanpa memikirkan jauh tentang dampaknya," ucap Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma'ruf ini.

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid.

Usman mengatakan bahwa penyelesaian kasus HAM masa lalu melalui pembentukan pengadilan HAM ad hoc dan rekonsiliasi adalah dua opsi yang tidak bisa dipisahkan.

Baca juga: Timses Sebut Jokowi Tak Miliki Beban Politik Tuntaskan Kasus HAM jika Terpilih Lagi

Artinya, kedua mekanisme tersebut harus dijalankan oleh pemerintah dalam penuntasan kasus HAM masa lalu sebagaimana mandat reformasi.

Oleh sebab itu, kata Usman, pemerintah tidak dapat keluar dari dua mekanisme itu.

"Dua-duanya itu bukan pilihan tapi kewajiban dan mandat dari reformasi. Jadi capres mana pun tidak boleh keluar dari mandat reformasi itu yaitu menyelesaikan pelanggaran HAM secara hukum yang berkeadilan lewat pengadilan dan melalui jalan di luar pengadilan. Dua-duanya itu tidak boleh ditawar lagi," kata Usman.

Kompas TV Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan Prabowo dan Sandiaga adalah politisi yang telah biasa berdebat.<br /> <br /> Jelang debat perdana calon presiden dan wakil presiden pada Kamis (17/1) malam, ia memberi saran pasangan calon untuk tetap tenang menghadapi debat.<br /> <br /> Terkait kasus HAM yang kerap dikaitkan pada Prabowo, Zulkifli mengaku telah mempersiapkan jawaban saat debat nanti.<br /> <br /> Sementara itu,Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma&#39;ruf, Arsul Sani, menyatakan selain berlatih publik speaking, Jokowi-Ma&#39;ruf juga diberikan beberapa materi yang berhubungan dengan hukum, HAM, terorisme, dan korupsi.<br /> <br /> Beberapa simulasi debat pun dilakukan Jokowi-Ma&#39;ruf beberapa hari sebelum debat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com