Pasca-debat, Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Miliki Keinginan Politik Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Kompas.com - 18/01/2019, 21:56 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin (kiri) beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (kanan) menyanyikan lagu indonesia raya sebelum debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin (kiri) beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (kanan) menyanyikan lagu indonesia raya sebelum debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

JAKARTA, KOMPAS.com - Human Rights Working Group (HRWG) menilai, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden tak memiliki keinginan politik untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) masa lalu.

Deputi Manajer HRWG Daniel Awigra mengatakan, saat debat pertama Pilpres, kedua pasangan calon belum menyasar inti penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu, yakni impunitas.

Artinya, suatu bentuk kejahatan sulit diungkap karena pelaku memiliki kekuatan politik untuk menghalang-halangi pengungkapannya.

"Kedua capres tidak memiliki visi dan strategi yang jelas untuk menunaikan kewajiban HAM negara, khususnya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Mereka masih belum menyasar inti masalah, yaitu budaya impunitas," ujar Daniel melalui keterangan tertulisnya, Jumat (18/1/2019).


Baca juga: Para Capres Diminta Jelaskan Strategi Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Saat debat pertama, pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin berdalih bahwa upaya penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu belum diperhatikan karena tidak cukup waktu dan memerlukan dukungan supremasi hukum yang kuat.

Kendati demikian, Jokowi berjanji masih ingin menuntaskan.

Sementara, pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melihat akar masalahnya terletak pada soal kesejahteraan aparat.

Daniel memandang, baik Jokowi maupun Prabowo belum mampu meyakinkan pemilih bagaimana keinginan politik dapat memecah kebuntuan pengungkapan dan pengusutannya.

Prabowo yang diduga kuat sebagai pelaku pelanggaran berat HAM masa lalu sangat tidak jelas visinya soal penuntasan kasus.

Baca juga: Komnas HAM: Capres Terpilih Harus Segera Tangani Kasus HAM Masa Lalu dan Konflik Agraria

Sementara, Jokowi dinilai tidak mampu keluar dari kungkungan pembantu dan orang-orang di dekatnya yang diduga kuat juga merupakan pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Masalahnya pada kemauan politik yang kuat dari presiden, pemegang otoritas politik tertinggi," kata Daniel.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X