Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasca-debat, Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Miliki Keinginan Politik Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Kompas.com - 18/01/2019, 21:56 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Human Rights Working Group (HRWG) menilai, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden tak memiliki keinginan politik untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) masa lalu.

Deputi Manajer HRWG Daniel Awigra mengatakan, saat debat pertama Pilpres, kedua pasangan calon belum menyasar inti penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu, yakni impunitas.

Artinya, suatu bentuk kejahatan sulit diungkap karena pelaku memiliki kekuatan politik untuk menghalang-halangi pengungkapannya.

"Kedua capres tidak memiliki visi dan strategi yang jelas untuk menunaikan kewajiban HAM negara, khususnya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Mereka masih belum menyasar inti masalah, yaitu budaya impunitas," ujar Daniel melalui keterangan tertulisnya, Jumat (18/1/2019).

Baca juga: Para Capres Diminta Jelaskan Strategi Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Saat debat pertama, pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin berdalih bahwa upaya penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu belum diperhatikan karena tidak cukup waktu dan memerlukan dukungan supremasi hukum yang kuat.

Kendati demikian, Jokowi berjanji masih ingin menuntaskan.

Sementara, pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melihat akar masalahnya terletak pada soal kesejahteraan aparat.

Daniel memandang, baik Jokowi maupun Prabowo belum mampu meyakinkan pemilih bagaimana keinginan politik dapat memecah kebuntuan pengungkapan dan pengusutannya.

Prabowo yang diduga kuat sebagai pelaku pelanggaran berat HAM masa lalu sangat tidak jelas visinya soal penuntasan kasus.

Baca juga: Komnas HAM: Capres Terpilih Harus Segera Tangani Kasus HAM Masa Lalu dan Konflik Agraria

Sementara, Jokowi dinilai tidak mampu keluar dari kungkungan pembantu dan orang-orang di dekatnya yang diduga kuat juga merupakan pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Masalahnya pada kemauan politik yang kuat dari presiden, pemegang otoritas politik tertinggi," kata Daniel.

Selama proses debat, lanjut Daniel, kedua pasangan calon lebih nyaman membahas hak sosial, ekonomi, budaya (ekosob), yang dekat dengan isu pembangunan.

Namun, Jokowi dan Prabowo belum memahami bahwa tanpa jaminan hak sipil politik, hak ekosob tidak dapat mereka rasakan.

Oleh sebab itu, Daniel berpendapat isu HAM belum menjadi acuan calon presiden dalam memimpin negara jika nanti terpilih.

"Dari debat pertama ini, HRWG menilai isu HAM sekadar masih menjadi komoditas politik daripada menjadi prioritas kerja kedua capres," kata dia.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Visi Misi Capres-Cawapres Bidang HAM

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com