Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Analisis 3 Lembaga Survei soal Elektabilitas Capres-Cawapres

Kompas.com - 22/01/2019, 14:30 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Memasuki Januari 2019, sejumlah lembaga survei melakukan jajak pendapat terkait elektabilitas capres-cawapres pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kompas.com mencatat tiga lembaga survei yang memaparkan hasil jajak pendapat elektabilitas kedua kandidat terbaru di Januari 2019, yakni Indikator Politik Indonesia, Charta Politika, dan Media Survei Nasional (Median).

Hasil jajak pendapat ketiga lembaga survei tersebut bisa menjadi gambaran terkait sejauh mana elektabilitas kedua kandidat jelang tiga bulan menuju Pemilu 2019.

Baca juga: KPU Didorong Bentuk Dewan Etik untuk Lembaga Survei di Pemilu 2019

Tak hanya itu, hasil tersebut juga menjadi evaluasi bagi tim pemenangan dalam mencuri suara dari pemilih yang masih mengambang (swing voters) dan yang belum menentukan (undecided voters).

Dari ketiga survei tersebut, Jokowi-Ma'ruf Amin tercatat memimpin. Namun, bukan berarti pasangan ini bisa menepuk dada karena pesaing bisa sewaktu-waktu mengubah kedudukan.

Selisih elektabilitas

1. Survei Indikator Politik

Hasil survei lembaga ini menunjukkan selisih elektabilitas yang paling besar, yakni 20,1 persen. Dengan rincian elektabilitas Jokowi-Ma’ruf 54,9 persen dan Prabowo-Sandiaga 34,8 persen.

Baca juga: Survei Indikator: Jokowi-Ma’ruf Amin 54,9 Persen, Prabowo-Sandiaga 34,8 Persen

Sementara sisanya sebesar 9,2 persen responden belum menentukan pilihan dan 1,1 persen memilih untuk tidak akan memilih di antara keduanya atau golongan putih (golput).

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebutkan, elektabilitas Jokowi dan Prabowo mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan survei pada Oktober 2018.

Adapun pemilih yang belum menentukan pilihan cenderung menurun.

“Kurang lebih pertarungan masih tiga bulan. Selisih 20 persen belum aman buat pasangan Jokowi-Ma’ruf,” kata Burhannudin saat merilis hasil surveit tersebut di Jakarta, Selasa (8/12019).

Baca juga: Survei Indikator Unggul 20 Persen dari Prabowo, Kubu Jokowi Pertahankan Gaya Kampanye

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan survei terbaru lembaga survei Indikator Politik Indonesia (Indikator) yang dirilis, Selasa (8/1/2019).Reza Jurnaliston Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan survei terbaru lembaga survei Indikator Politik Indonesia (Indikator) yang dirilis, Selasa (8/1/2019).

Adapun survei Indikator dilakukan pada 6-16 Desember 2018 dan melibatkan 1.220 responden dengan multistage random sampling di seluruh Indonesia.

Metode survei yang digunakan yakni wawancara tatap muka oleh pewawancara. Sedangkan margin of error rata-rata sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

2. Charta Politika

Hasil survei lembaga ini menunjukkan selisih kedua kandidat sebesar 16,8 persen dengan rincian Jokowi-Ma’ruf 53,2 persen dan Prabowo-Sandiaga 34,1 persen.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com