KPU Didorong Bentuk Dewan Etik untuk Lembaga Survei di Pemilu 2019

Kompas.com - 11/01/2019, 09:14 WIB
Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat ditemui di sebuah acara diskusi di kawasan Jakarta Timur, Kamis (10/1/2019). KOMPAS.com/Devina Halim Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat ditemui di sebuah acara diskusi di kawasan Jakarta Timur, Kamis (10/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu membentuk Dewan Etik untuk mengawasi lembaga survei di Pemilu 2019.

Zuhro mengatakan, cara seperti itu telah dilakukan oleh KPU DKI Jakarta saat Pilkada DKI 2017.

"Sekarang kita minta kayak KPU DKI, yang membuat Dewan Etik, jadi kalau ada keluhan masyarakat, (lembaga survei) langsung diajak sidang," ungkap Zuhro saat ditemui di sebuah acara diskusi di kawasan Jakarta Timur, Kamis (10/1/2019).

Zuhro sangat mengapresiasi langkah KPU DKI untuk membentuk Dewan Etik terhadap lembaga survei agar tidak memperkeruh suasana pemilu.

Baca juga: Transparansi Lembaga Survei Diminta Diatur Dalam UU Pemilu

Tak hanya cukup disidang, menurutnya lembaga survei yang tidak kredibel, menunjukkan keberpihakan, dan mengganggu pemilu, juga perlu diberi sanksi.

Zuhro mengatakan, sanksi yang dapat diberikan di antaranya adalah pengumuman kepada publik bahwa lembaga survei itu tidak kompeten.

"Dia (lembaga survei) sudah di-MoU (nota kesepahaman), kalau melanggar akan diumumkan ke masyarakat bahwa kamu tidak trusted, tidak kredibel, itu harus ada," katanya.

Kendati demikian, ia mengakui bahwa cara itu tidak menjamin semua lembaga survei akan patuh. Namun, menurut Zuhro, langkah tersebut setidaknya dapat membuat lembaga survei was-was.

Oleh karena itu, Zuhro berpendapat, pembentukan lembaga survei tersebut perlu dilakukan secepatnya, sebagai bentuk antisipasi.

"Menurut saya, KPU RI harus mulai mengantisipasi supaya tidak ada lembaga survei yang terlalu digdaya, terlalu mendikte," ujar dia.

KPU membuka pendaftaran bagi lembaga survei yang ingin melakukan pemantauan Pemilu 2019.

Namun, sebelumnya diberitakan, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menegaskan pihaknya tak bisa melakukan pembatasan terhadap kinerja lembaga survei dan konsultan politik.

Baca juga: Fadli Zon: Seharusnya Lembaga-lembaga Survei Malu karena Gagal Terus

Hasyim ingin asosiasi profesi lembaga survei dan konsultan politik bisa mengawasi profesionalitas anggotanya selama Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 nanti.

"Kan mereka ada lembaga asosiasinya ya. Dan di antara mereka ada kode etik yang akan menguji metodologinya, menguji perilaku lembaga survei nya. Jadi harus asosiasinya ikut mengawasi," ujar Hasyim di KPU, Jumat (23/3/2018).

Sebab, kata dia, ada potensi calon yang akan menggunakan lembaga survei yang merangkap konsultan politik untuk mendongkrak citra dan elektabilitasnya.

Dengan demikian, Hasyim meminta agar asosiasi bertanggung jawab terhadap anggotanya.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Nasional
Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Nasional
Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Nasional
Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Nasional
Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Nasional
[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

Nasional
Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Nasional
Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

Nasional
Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Nasional
Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Nasional
Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Nasional
Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Nasional
KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

Nasional
Blusukan di 5 Lokasi 'Bali Baru', Jokowi Temukan Sejumlah Masalah Ini

Blusukan di 5 Lokasi "Bali Baru", Jokowi Temukan Sejumlah Masalah Ini

Nasional
Close Ads X