Kasus Dugaan Suap di PN Jaksel, KPK Panggil Wakil Ketua PN Wonosobo

Kompas.com - 22/01/2019, 11:20 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)KOMPAS.com/ABBA GABRILIN Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjadwalkan pemeriksaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Wonosobo, Totok Sapto Indrato, Selasa (22/1/2019).

Totok rencananya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terhadap hakim terkait kepengurusan perkara perdata di PN Jakarta Selatan.

Totok sebelumnya pernah bertugas sebagai hakim di PN Jakarta Selatan.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AF (pengacara, Arif Fitrawan)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa.


Baca juga: OTT KPK, MA Akan Periksa Ketua PN Jaksel dan PN Jaktim

Dalam kasus ini, KPK menetapkan dua hakim PN Jakarta Selatan, Iswahyu Widodo dan Irwan, serta panitera pengganti PN Jakarta Timur Muhammad Ramadhan sebagai tersangka.

KPK juga menetapkan seorang pengacara, Arif Fitrawan, dan pihak swasta bernama Martin P Silitonga sebagai tersangka. Keduanya diduga sebagai pemberi suap.

KPK menduga pemberian uang ditujukan kepada oknum hakim yang menangani perkara perdata Nomor 262/Pdt.G/2018/ PN Jaksel.

Baca juga: Dua Hakim Sempat Dipanggil Ketua PN Jaksel Sebelum Ditangkap KPK

Perkara tersebut didaftarkan pada 26 Maret 2018 dengan para pihak, yaitu penggugat atas nama Isrulah Achmad dan tergugat Williem J.V. Dongen serta turut tergugat PT APMR dan Thomas Azali.

Gugatan perdata tersebut adalah pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM oleh PT APMR di PN Jakarta Selatan.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Nasional
Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Nasional
Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Nasional
Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Nasional
Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Nasional
RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Nasional
Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Nasional
Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X