5 Anggota DPRD Sumut Dituntut 4 Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima anggota DPRD Sumatera Utara dituntut 4 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kelimanya juga dituntut membayar denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Mereka adalah Rijal Sirait, Fadly Nurzal, dan Rooslynda Marpaung yang merupakan anggota DPRD periode 2009-2014, Rinawati Sianturi dan Tiaisah Ritonga yang merupakan anggota DPRD dua periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar jaksa Ferdian Adinugroho saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (21/1/2019).

Baca juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan 3 Anggota DPRD Sumut

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut pencabutan hak politik kelima terdakwa.

Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Khusus Tiaisah, jaksa menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp 250 juta.

Kelima anggota DPRD tersebut didakwa menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Menurut jaksa, Rijal Sirait menerima uang Rp 477 juta. Kemudian, Fadly Nurzal menerima Rp 960 juta.

Kemudian, Rooslynda menerima Rp 885 juta. Rinawati Sianturi menerima Rp 505 juta. Sementara, Tiasiah Ritonga, menurut jaksa, menerima Rp 480 juta.

Baca juga: Selain Uang Ketok, Juga Ada Uang Sirup dalam Kasus Suap Massal DPRD Sumut

Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan agar Rijal, Fadly, Rooslynda, Rinawati dan Tiasiah memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013.

Jaksa menyebutkan, tujuannya agar memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 dan APBD Perubahan TA 2014. Selain itu, persetujuan pengesahan APBD TA 2015 dan Rinawati Sianturi serta Tiasiah menyetujui LPJP APBD Tahun Anggaran 2014.

Kelima anggota DPRD tersebut dinilai melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.