Jokowi dan Prabowo Dinilai Belum Tawarkan Gagasan Visioner soal Penegakan Hukum dan HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Ricky Gunawan menilai, kedua pasangan capres-cawapres belum menawarkan gagasan yang visioner terkait penegakan hukum di Indonesia saat debat pertama Pilpres 2019.

Debat pertama pilpres yang berlangsung pada Kamis (17/1/2019) malam mengangkat tema soal hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan terorisme.

Menurut Ricky, kedua paslon hanya menyampaikan pandangan yang dianggapnya tak substantif soal jaminan perlindungan HAM.

Selain itu, tak ada solusi konkret tentang sejumlah permasalahan HAM yang mendasar. 

“Ketika agenda penguatan rule of law dan pemajuan HAM tidak lagi menjadi prioritas bagi capres-cawapres, sulit bagi masyarakat mengharapkan adanya terobosan dalam perwujudan keadilan di Republik ini,” ujar Ricky melalui keterangan tertulis, Jumat (18/1/2019).

Baca juga: Jokowi Diminta Tak Hanya Janji Manis Selesaikan Kasus HAM

Menurut Ricky, visi yang disampaikan pasangan nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin pada awal debat justru mengarahkan isu hak asasi manusia pada aspek-aspek di luar sosial politik.

Misalnya, akses lahan, akses terhadap kesehatan, dan akses terhadap pembangunan.

"Memfokuskan diri pada isu hak ekonomi, sosial dan budaya, bisa dibilang adalah jalur elaborasi yang aman. Namun sayangnya, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo hal-hal di atas juga kerap terlupakan,” kata Ricky.

“Mereka yang hidup dengan atau rentan terkena HIV (AidS) masih sering mendapatkan diskriminasi di akses kesehatan, tata kelola BPJS yang masih bermasalah, dan juga maraknya pemenjaraan pada pemakai narkotika yang membuat mereka sulit mengakses banyak hal,” lanjut dia.

Baca juga: Debat Pertama Dinilai Tak Beri Harapan pada Perjuangan HAM di Indonesia

Ricky menyinggung janji Jokowi-Ma’ruf akan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Namun, pemerintahan saat ini belum mengungkap dengan terang kasus serangan terhadap Novel Baswedan.

“Pasangan nomor urut 01 pada sesi yang berbeda menyatakan bahwa mereka yang melakukan persekusi harus ditindak dan dipersilakan dikabarkan pada Presiden Joko Widodo atau dilaporkan ke Kepolisian. Namun sejak 2016, persekusi terhadap minoritas agama maupun LGBT terus terjadi dan bahkan mengalami eskalasi,” kata Ricky.

Sementara, kata Ricky, pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tidak memberikan alternatif dan jawaban yang meyakinkan.

“Pasangan nomor urut 02 memberikan narasi sepanjang debat dalam kerangka kesejahteraan dan pembangunan. Hal ini juga ditunjukkan dengan memunculkan solusi tunggal terkait korupsi dan penegakan hukum yakni peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum,” kata Ricky.

Baca juga: Maruf Amin Sebut Penindakan Terorisme Tidak Harus Melanggar HAM

Menurut Ricky, memerhatikan kesejahteraan penegak hukum adalah hal yang penting, namun meningkatkan gaji aparat tidak serta merta menurunkan angka korupsi.

Ricky mencontohkan kasus mantan Ketua Mahkamah Kontitusi, Akil Mochtar. Ia mengatakan, kasus Akil Mochtar adalah antitesis paling gamblang dari janji yang disampaikan Prabowo.

“Sekalipun memiliki total pendapatan sebesar 12 miliar rupiah lebih dalam kurun waktu lima tahun, Akil Mochtar tetap melakukan korupsi, dan kemudian divonis seumur hidup,” kata Ricky.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Visi Misi Capres-Cawapres Bidang HAM