Jokowi Diminta Tak Hanya Janji Manis Selesaikan Kasus HAM

Kompas.com - 18/01/2019, 12:47 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Riset Setara Institute Halili menagih komitmen calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu.

Jokowi menyampaikan janji tersebut dalam debat pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) malam.

Menurut Halili, komitmen hanyalah menjadi janji manis jika tidak diiringi dengan langkah konkret.

"Pak Jokowi harus membuktikan komitmen itu. Komitmen itu gampang diucapkan. Tapi kalau tidak ada tindakan konkret, ya berat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu itu," jelas Halili saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/1/2019).

"Dari rezim ke rezim komitmen-komitmen itu saja yang diterima publik, khususnya para korban dan keluarga korban," sambung dia.

Baca juga: Jokowi: Tidak Mudah Menyelesaikan Kasus HAM Masa Lalu

Halili menerangkan, untuk membuktikan komitmen seorang petahana dalam kasus pelanggaran HAM berat sebetulnya mudah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ada beberapa cara. Pertama, tidak memilih orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus pelanggaran HAM dalam jajaran pemerintahan.

"Satu, jangan memilih elite-elite politik yang berkaitan dengan isu pelanggaran HAM masa lalu untuk masuk dalam lingkaran kekuasaannya," terangnya.

Baca juga: Jokowi: Kami Tidak Punya Potongan Diktaktor atau Otoriter

Kemudian, seorang presiden juga perlu membangun supremasi sipil dalam menjalankan pemerintahannya.

Artinya, kata Halili, dalam memilih pemimpin sebuah kementerian atau lembaga, presiden perlu memegang prinsip untuk mendahulukan tokoh sipil yang kompeten, dan bukan berasal dari militer.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.