7 Cek Fakta Pernyataan Jokowi dan Prabowo dalam Debat Pertama Pilpres

Kompas.com - 18/01/2019, 10:45 WIB
Pasangan calon presiden nomor urut 1, Joko Widodo beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjabat tangan setelah debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPasangan calon presiden nomor urut 1, Joko Widodo beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjabat tangan setelah debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.
Penulis Mela Arnani
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com — Debat perdana pemilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berlangsung menarik pada Kamis (17/1/2019) malam.

Dalam debat yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung Bidakara, Jakarta, ini, kedua calon presiden ini menyampaikan beberapa pernyataan.

Kompas.com kemudian melakukan penelusuran fakta terhadap sejumlah pernyataan yang diucapkan.

Lalu, apa sajakah pernyataan yang dicek faktanya? Berikut ulasannya.

1. Sembilan menteri perempuan

Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo menyebutkan bahwa ada sembilan menteri perempuan di kabinetnya, yaitu Kabinet Kerja.

"Di kabinet saya ada sembilan menteri perempuan yang menempati tempat strategis. Misalnya Menlu, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri LHK, Menteri Kelautan dan Perikanan," kata Jokowi.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, menteri perempuan di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla saat ini antara lain:

  1. Sri Mulyani, menjabat sebagai Menteri Keuangan
  2. Susi Pudjiastuti, menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan
  3. Retno Marsudi, menjabat sebagai Menteri Luar Negeri
  4. Rini Soemarno, menjabat sebagai Menteri BUMN
  5. Nila F Moeloek, menjabat sebagai Menteri Kesehatan
  6. Puan Maharani, menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  7. Yohana Susana Yembise, menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  8. Siti Nurbaya Bakar, menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Terdapat satu nama lainnya, yaitu Khofifah Indar Parawansa yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial.

Namun, Khofifah mundur dan posisi tersebut digantikan oleh Agus Gumiwang Kartasasmita.

Baca juga: CEK FAKTA: Joko Widodo Sebut Ada 9 Menteri Perempuan di Kabinetnya

2. Luas Jawa Tengah Lebih Luas dari Malaysia

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyinggung masalah kesejahteraan pejabat di daerah yang tak sebanding dengan luas wilayah yang ditanganinya.

Dalam pernyataan tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebutkan bahwa luas wilayah Jawa Tengah lebih besar daripada Malaysia, padahal gaji pejabat tersebut terbilang tidak tinggi.

"Sebagai contoh, bagaimana bisa seorang gubernur gajinya hanya Rp 8 juta? Kemudian dia mengelola provinsi, umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD yang begitu besar," kata Prabowo.

Dari penelusuran Kompas.com, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), luas wilayah Jawa Tengah pada tahun 2017 adalah 32.544,12 kilometer persegi. Sementara wilayah Malaysia seluruhnya seluas 330.323 kilometer persegi.

Baca juga: CEK FAKTA: Prabowo Sebut Jawa Tengah Lebih Luas dari Malaysia

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Cek Fakta Quote Prabowo tentang Luas Jateng

3. Anak Presiden Jokowi tak lulus tes CPNS

Jokowi dalam debat perdana menyinggung masalah anak perempuannya, Kahiyang Ayu, yang tidak lolos CPNS. Menurut dia, ini membuktikan bahwa seleksi ASN (aparatur sipil negara) di era pemerintahannya sudah berjalan transparan dan akuntabel.

"(Soal tes CPNS) rekrutmennya berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bisa semua orang melihat dan sekarang sudah kita lakukan. Semuanya bisa cek, hasilnya juga bisa cek, anak saya tidak bisa terima di situ karena memang tidak lulus," kata Jokowi.

Dari penelusuran Kompas.com, pada 2017, putri sulung Jokowi memang mengikuti tes CPNS sebagai Pemeriksa Pertama Pemerintah Kota Surakarta.

Berdasarkan keterangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) saat itu, Yuddy Chrisnandi, pihaknya menjamin tidak ada keistimewaan yang diberikan kepada Kahiyang.

Total nilai Kahiyang saat itu adalah 300, dengan rincian 50 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), 95 untuk Tes Intelegensia Umum (TIU), dan 155 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Capaian nilai tersebut tidak memenuhi syarat lolos seleksi sesuai dengan peraturan yang ada.

Baca juga: CEK FAKTA: Anak Presiden Jokowi Tidak Lulus Tes CPNS

4. Pernyataan Prabowo soal "Tax Ratio" Indonesia

Prabowo mengklaim bahwa maraknya korupsi di Indonesia disebabkan penghasilan ASN yang terbilang kecil.

Karena hal tersebut, calon presiden nomor urut 02 ini berjanji akan menaikkan rasio pajak sehingga gaji ASN dapat meningkat.

"Kita tingkatkan tax ratio yang sekarang berada 10 persen bahkan lebih rendah, saya akan kembalikan ke 16 (persen) tax ratio," ujar Prabowo.

Dari data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pada tahun 2018, indeks tax ratio Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,8 persen, menjadi 11,5 persen.

Baca juga: CEK FAKTA: Pernyataan Prabowo soal Tax Ratio Indonesia

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Quote Prabowo tentang Tax Ratio

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Nasional
Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Nasional
Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Nasional
Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Nasional
Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Nasional
Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nasional
IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

Nasional
Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Nasional
Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Nasional
Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Nasional
Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Nasional
Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Nasional
IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

Nasional
Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi 'Red Notice' Djoko Tjandra

Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi "Red Notice" Djoko Tjandra

Nasional
Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X